BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Anggota 5 Deputi Bidang Pelayanan Umum, Gusmardi Bustami mengungkapkan untuk meningkatkan layanan investasi BP Batam menyiapkan i23J untuk memberikan kemudahan layanan 8 produk investasi yang merupakan nyawa bagi dunia investasi untuk bergerak dan mengembangkan investasinya.

Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan kerja anggota DPD RI untuk Provinsi Kepulauan Riau, Djasarmen Purba dan sejumlah rekan diantaranya Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Maruf Maulana, Dewan Pertimbangan Kadin Kepri, Ibnu Arif dan beberapa anggota Kadin Kepri, Jumat (17/6/2016).

Layanan Investasi 2-3 Jam untuk 8 produk investasi yakni Izin Usaha, Izin Prinsip, API (Angka Pengenal Importir), Izin Tenaga Kerja (2), NPWP, dan TDP.

“Kita tidak hanya cuci piring saja, kalau hanya cuci piring ya kita tidak bergerak maju. Jadi sembari cuci piring kita juga merumuskan visi, misi, strategi Batam ke depan, seperti menyiapkan I23J, layanan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi, termasuk lahan,” ujar Gusmardi.

"Hal-hal yang musti diputuskan oleh level yang lebih tinggi, tentunya akan kita angkat ke Dewan Kawasan agar diperoleh solusi yang menyeluruh dan clear cut," kata dia.

Djasarmen pada kesempatan itu menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungannya kali ini adalah untuk bersilaturahmi dan mengenal visi misi strategi BP Batam dengan nakhoda baru serta memberikan masukan bagi pembangunan Batam ke depan.

Kepala BP Batam, Hatanto saat memberikan pemaparannya terkait visi misi dan strateginya mengatakan bahwa keberadaannya bersama wakil dan para deputinya sesuai amanat Presiden RI dan Menko Perekonomian, berfokus pada bagaimana meningkatakan daya tarik investasi dan meningkatkan keandalan infrastruktur investasi dengan melakukan promosi terarah namun tetap dengan menegakkan prinsip Good Governance serta menerapkan pelayanan inovatif yang pro-bisnis.

Seperti yang diketahui, bahwa saat ini legal audit dari BPKP masih berlangsung. Dari hasil ini nantinya akan diperolah laporan yang dapat menjadi rekomendasi dasar bentuk kebijakan yang akan dilakukan dalam turning around atau membalikkan kondisi Batam yang kompleks, mulai dari persoalan lahan, pelabuhan, bandara, asset, perijinan dan lain-lainnya serta internal SDM itu sendiri.

“Sesuai dengan prinsip, saya dan tim berkewajiban untuk mencari solusi yang elegan dan merumuskan policy yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini, tetapi sesuai dengan aturan.” kata Hatanto.

Djasarmen memahami bahwa kompleksitas yang ada di Batam ini memang menjadi tugas yang tidak mudah bagi pimpinan baru BP Batam dan tentu membutuhkan waktu. Terkait dengan proses audit tersebut, Djasarmen dan rekan mendukung apa yang telah dilakukan pemerintah pusat dan berharap segera proses audit ini dapat selesai sehingga BP Batam dapat segera dapat membentuk policy untuk mengatasi kompleksitas yang ada.

Sementara itu, Maruf Maulana dan tim juga mengapresisasi terobosan yang coba dilakukan oleh BP Batam dalam rangka menarik daya tarik investasi salah satunya dengan program i23J, sehingga harapan Batam mampu menyaingi Singapura dan Johor dapat terwujud.

Sumber: rilis BP Batam

(isk)