BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Presiden Jokowi sudah memilih Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Jokowi mengusulkan Kepala BNPT itu sebagai calon tunggal dan telah mengirim surat ke DPR.

Namun, seminggu terakhir sebelum keputusan itu keluar, terdengar gonjang-ganjing wacana calon Kapolri berkembang menyusul berakhirnya tugas Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun pada 24 Juli 2016. Pertarungan dan gejolak politik bakal terjadi antara pilihan Istana Negara dan DPR.

Tidak ada yang bisa menebak arah yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), apakah memperpanjang masa tugas Badrodin Haiti atau mengajukan calon Kapolri baru kepada DPR. Satu kandidat yang sering disebut yaitu Komjen Pol Budi Gunawan (BG), saat ini menjabat Wakapolri, yang pernah gagal menjadi Kapolri.

Pengamat kepolisian, Prof Hermawan Sulistyo, menyebut kalau Presiden Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kapolri, lima pembantu dekatnya akan mengundurkan diri. Menurutnya, bakal terjadi kegaduhan di lingkar dalam Istana Presiden manakala Budi Gunawan kembali diajukan menjadi calon kapolri.

"BG memenuhi syarat normatif karena sudah lulus fit and proper test di DPR. Hanya saja potensi ini gaduh lagi nggak? Lalu, apakah lima pembantu presiden ini mau bekerjasama? Apa mereka tidak akan mundur? Saya kok pesimistis," kata Hermawan dalam diskusi bertajuk Mencari Sosok Kapolri: Senayan Versus Istana, di Jakarta, pekan lalu.

Hermawan mengaku berteman dengan lima orang di lingkar dalam Istana Presiden. "Kalau Presiden ngotot mengajukan BG, mreka mundur. Jika mereka mundur, maka akan krisis politik. Power mereka lebih dari menteri," tambahnya.

Hermawan menolak menyebutkan siapa lima orang dimaksud. Namun, diketahui beberapa orang staf khusus pemberi masukan kepada Presiden yang sebelumnya dikenal sebagai pegiat antikorupsi, yaitu Johan Budi SP, Teten Masduki, Pratikno, dan Ari Dwipayana.

Menurut Hermawan, Presiden Jokowi bakal diuji dalam pergantian Kapolri. Nama Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan didengungkan oleh para anggota DPR dari PDI Perjuangan. "Kalau (Istana Negara) nggak gaduh dan BG diangkat, maka yang senang kan PDIP. Kalau Jokowi tidak pilih BG, apa PDIP nggak makin ngambek," katanya.

Menurut Hermawan, Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif penentu kapolri bisa saja mengesampingkan intervensi elite PDI Perjuangan. Apalagi, saat ini Partai Golkar pimpinan Setya Novanto terang‑terangan memberikan dukungan untuk Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019 mendatang.

Lebih lanjut Hermawan menyatakan pergantian Kapolri kali ini hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu. "Kalau mau putus (dengan PDIP), putus saja sekalian. Tapi, saya sulit nebak gaya Jawa Jokowi," ujarnya.

Menurut Hermawan Sulistyo, Kapolri Badrodin Haiti juga bertanya‑tanya perihal nasibnya ke depan. Dalam suatu perbincangan santai, Badrodin sempat curhat kepada Hermawan. "Beliau sampaikan, aku ini di ujung karier. Karierku bagus selama ini. Kalau ditambah satu tahun, apa ada jaminan aku turun (pensiun) secara enak. Kalau nggak enak, karier 35 tahun yang dibangun bisa hancur. Saya nggak mau," kata Hermawan menirukan curhat Badrodin.

Hermawan menyampaikan kepada Badrodin, dia tidak bisa menolak jika Presiden Jokowi memintanya melanjutkan tugas sebagai kapolri. "Saya bilang, Anda ini Kapolri lho. Silakan Anda tanya kepada Presiden, ini tawaran atau perintah," ujar pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Universitas Bhayangkara itu.

Presiden Joko Widodo bisa memperpanjang masa dinas Badrodin dan mengesampingkan usulan pergantian calon kapolri dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), maupun desakan DPR.
 
(ind/bbs)