Batam, Batamnews — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggencarkan sejumlah langkah strategis menyangkut ekonomi, keamanan perbatasan, hingga pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Achmad, usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan.

Ansar mengungkapkan keinginannya agar seluruh pulau di Kepri ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Menurutnya, kebijakan ini menjadi cara paling konkret untuk menyamakan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kepri yang selama ini timpang antar pulau.

Baca juga: Kejagung Sita Lamborghini Huraçan 2022 dan 8 Kg Emas, Ini Modus Korupsi Tambang Ilegal di Kalbar

"Kalau bisa seluruh wilayah pulau-pulau dijadikan kawasan bebas, supaya perlakuan harga barang bisa sama dan tidak terjadi disparitas atau kesulitan antarpulau," ujar Ansar.

Meski begitu, ia mengakui usulan ini tidak bisa serta-merta dijalankan. Dibutuhkan kajian mendalam dari pemerintah pusat karena menyangkut pengamanan wilayah dan potensi hilangnya pendapatan negara.

"Respons Pak Menteri bagus, namun perlu kajian matang karena menyangkut pengamanan yang harus cukup dan adanya potensi pendapatan pemerintah yang hilang. Ini masukan bagus yang akan terus kita usulkan," tambahnya.

Posisi Kepri yang berada di garis perbatasan membuat isu keamanan menjadi prioritas. Pemprov Kepri bersama aparat penegak hukum terus mengawasi potensi tindak pidana seperti illegal mining, penyelundupan narkoba, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Saat ini, penanganan kasus perbatasan dikomandoi oleh Wakapolda Kepri selaku Ketua Tim Kerja. Ansar mengatakan kerja sama dengan BP2MI terus diperkuat untuk memperketat pintu keluar resmi dan mengawasi pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus.

Di lapangan, aktivitas pelabuhan tikus diklaim sudah jauh berkurang. Namun, solusi jangka panjang yang ditempuh adalah mempersiapkan dan melatih calon tenaga kerja lokal agar memiliki kualifikasi mumpuni sehingga tidak tergoda jalur ilegal.

Soal keluhan masyarakat terkait tingginya harga beras, Ansar memastikan stok bahan pokok di seluruh kabupaten dan kota di Kepri dalam kondisi aman. Bulog, katanya, menjamin ketersediaan pasokan.

Terkait kualitas beras SPHP yang kerap dikeluhkan warga, Gubernur mengimbau masyarakat untuk saling mengontrol dan mulai menyesuaikan kebiasaan.

"Soal kebutuhan bahan utama kita sudah bagus dan tersedia, Bulog menjamin kecukupan itu. Mengenai harga memang perlu kita kontrol bersama. Terkait beras SPHP, kita tinggal merubah kebiasaan saja dan menyesuaikan dengan kemampuan kita," jelasnya.

Ansar juga menegaskan tidak ada usulan pembukaan keran impor baru maupun pembahasan soal pemekaran provinsi dalam pertemuan tersebut.

Menjelang tahun ajaran baru, Gubernur Ansar memberikan perhatian serius pada pelaksanaan PPDB tingkat SMP dan SMA/SMK di Kepri. Ia mengaku telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, agar proses penerimaan siswa berjalan bersih tanpa intervensi.

Baca juga: Cara Cek Arah Kiblat Sendiri dengan Rashdul Qiblat, Kemenag Buka Pendaftaran Indonesia Berkiblat 15-16 Juli 2026

"Saya sudah tegaskan ke Pak Andi Agung, kita ikuti saja aturan pemerintah pusat. Enggak usah belok-belok, enggak usah ada titipan ini-itu karena itu hanya akan menyulitkan kita sendiri," tegas Ansar.

Ia sadar budaya "titip-menitip" sulit dihilangkan karena sudah mengakar. Namun, Ansar mengingatkan bahwa jalannya PPDB dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta dengan sangat agar tidak ada oknum yang memanfaatkan momen penerimaan siswa baru demi keuntungan pribadi.

"Jangan coba-coba main-main," pungkasnya.