Batam, Batamnews – Gelombang protes terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 terus bermunculan. Setelah membuka posko pengaduan, Anggota DPRD Kepulauan Riau, Rudy Chua, mengungkap sedikitnya tiga persoalan utama yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya para orang tua calon siswa di Kota Tanjungpinang.

Persoalan pertama menyangkut mekanisme seleksi pada jalur domisili. Menurut Rudy, banyak orang tua mempertanyakan sistem penerimaan karena hasil seleksi dinilai tidak sepenuhnya mengacu pada domisili, tetapi juga mempertimbangkan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA).

"Ada campuran antara nilai dan domisili. Keluhannya, ada anak yang mendaftar melalui jalur prestasi nilainya lebih tinggi tetapi tidak diterima. Sementara di jalur domisili ada yang nilainya lebih rendah justru diterima," kata Rudy kepada Batamnews, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, persoalan itu muncul setelah kuota jalur afirmasi yang tidak terisi dialihkan ke jalur domisili. Kebijakan tersebut, menurutnya, justru memunculkan kebingungan sekaligus kecurigaan di kalangan orang tua.

"Ini yang membingungkan dan menimbulkan kecurigaan di kalangan orang tua wali murid yang mendaftar," ujarnya.

Rudy menilai akar persoalan terletak pada sistem penerimaan yang belum memberikan penjelasan secara utuh kepada masyarakat mengenai mekanisme pengalihan kuota dan proses seleksi.

Sejauh ini, ia mengaku telah menerima belasan laporan dari wilayah Tanjungpinang. Namun, jumlah tersebut belum termasuk pengaduan dari daerah lain di Kepulauan Riau.

"Saya masih fokus di daerah pemilihan saya, Tanjungpinang. Untuk Batam nanti akan saya pastikan lagi melalui Komisi IV," katanya.

Pilihan Jurusan Berubah Otomatis

Keluhan berikutnya datang dari proses penerimaan di SMK. Rudy mengungkapkan adanya laporan dari calon siswa yang mendapati pilihan jurusannya berubah secara otomatis selama proses seleksi.

Ia mencontohkan seorang siswa yang mendaftar di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik justru dialihkan ke jurusan Teknik Pengelasan tanpa memiliki kesempatan mengubah pilihan tersebut.

"Ini menjadi persoalan karena anak tersebut tidak punya minat di jurusan itu," ujarnya.

Menurut Rudy, perubahan jurusan tanpa persetujuan calon peserta didik berpotensi menimbulkan masalah baru karena tidak sesuai dengan minat dan rencana pendidikan mereka.

Gelombang Kedua Dinilai Masih Abu-Abu

Persoalan ketiga berkaitan dengan rencana pembukaan gelombang kedua SPMB bagi calon siswa yang belum memperoleh sekolah.

Rudy menilai hingga kini pemerintah belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaannya. Masyarakat masih menunggu kepastian apakah gelombang kedua akan dibuka di seluruh sekolah, hanya di sekolah tertentu, atau sekadar mengisi kuota yang masih kosong.

"Gelombang kedua ini masih belum jelas. Apakah dibuka semua, dibuka sebagian, atau hanya sekolah yang kuotanya masih kosong. Itu yang masih ditunggu kepastiannya," katanya.

Sebelumnya, Rudy Chua membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan SPMB SMA/SMK Kepri 2026. Ia meminta setiap laporan disertai bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, Rudy menegaskan posko tersebut hanya menerima aduan yang berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian sistem seleksi atau indikasi pelanggaran. Sementara keluhan yang semata-mata muncul karena calon siswa tidak diterima di sekolah favorit, menurutnya, tidak menjadi dasar untuk dilakukan penanganan.