Batam, Batamnews - Penindakan dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Batam berdampak langsung terhadap distribusi BBM di Kecamatan Belakang Padang. Selama tiga hari terakhir, sejak Selasa hingga Jumat (22/5/2026), warga dan nelayan di wilayah pesisir itu mengeluhkan kelangkaan Pertalite.

Kelangkaan terjadi setelah aparat Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Pengetatan pengawasan distribusi di SPBU Kampak, Pulau Sekilak, ikut memengaruhi pasokan bagi masyarakat.

“Sekarang BBM susah. Kami sampai dorong motor cari bensin. Kemarin sempat ada yang rebutan minyak,” kata Rijal, warga Belakang Padang, Kamis (21/5/2026).

Menurut Rijal, sebagian warga terpaksa membeli BBM dari Sekupang karena stok di Belakang Padang sempat kosong.

Kondisi itu juga dirasakan para nelayan kecil yang kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut. Selama ini, penjualan BBM eceran di Belakang Padang banyak bergantung pada pasokan dari SPBU Kampak di Pulau Sekilak maupun distribusi dari Batam.

SPBU Kampak sendiri merupakan salah satu penyalur resmi BBM subsidi di wilayah Belakang Padang. Fasilitas tersebut melayani kebutuhan masyarakat pesisir dan nelayan di pulau-pulau terluar. Para nelayan biasanya membawa kapal langsung ke lokasi untuk pengisian BBM.

SPBU itu dikelola oleh PT Bukit Kamsiri Indah, perusahaan penyalur energi yang beroperasi di wilayah Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Batam, Yudi Admajianto, menjelaskan distribusi BBM subsidi memang diatur ketat melalui mekanisme surat rekomendasi. Menurutnya, kewenangan penerbitan rekomendasi tidak hanya berada di DKP, tetapi juga melibatkan sejumlah instansi lain, termasuk Dinas Perhubungan.

“Untuk nelayan dengan kapal sampai 5 GT, rekomendasi diterbitkan pemerintah kota atau kabupaten sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023,” kata Yudi, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan kapal nelayan berukuran 1 hingga 5 GT menjadi kewenangan pemerintah kota atau kabupaten, sedangkan kapal 5 hingga 30 GT berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Sementara untuk kapal transportasi penumpang, termasuk rute Batam-Belakang Padang, surat rekomendasi BBM diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

“Kasus yang ditangkap Polda dan Polres kemarin rekomendasinya dari Dishub,” ujarnya.

Menurut Yudi, saat ini terdapat sekitar 5 ribu kapal nelayan kecil di Batam. Namun, baru sekitar seribu kapal yang memiliki dokumen lengkap untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi.

Ia menyebut syarat utama memperoleh rekomendasi adalah kepemilikan Pas Kecil dari Syahbandar serta Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang diterbitkan pemerintah provinsi.

“Kalau tidak ada TDKP, kami tidak berani mengeluarkan rekomendasi karena bisa menimbulkan persoalan hukum,” katanya.

Yudi mengakui prosedur administrasi tersebut masih menjadi kendala bagi sebagian nelayan kecil. Meski begitu, DKP tetap harus menjalankan aturan yang berlaku.

“Masyarakat memang terdampak beberapa hari terakhir. Kami juga sudah rapat dengan pemerintah kota untuk mencari solusi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Leo Putra belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait kelangkaan BBM dan persoalan rekomendasi transportasi di Belakang Padang.

Di sisi lain, pengelola SPBU Kampak di Pulau Sekilak, Sabry, mengatakan pasokan Pertalite mulai kembali normal pada Jumat (22/5/2026). Sebanyak 241 kiloliter Pertalite disebut telah masuk ke SPBU tersebut.

“Memang tiga hari sebelumnya sempat langka. Sekarang stok sudah aman,” kata Sabry.

Ia menjelaskan keterlambatan distribusi dari Tanjung Uban menjadi penyebab utama kelangkaan BBM dalam beberapa hari terakhir.

“Ini karena antrean distribusi saja,” ujarnya.

Menurut Sabry, BBM yang tersedia saat ini diprioritaskan bagi masyarakat dan nelayan yang memiliki surat rekomendasi resmi dari instansi terkait.