Batam, Batamnews – Puluhan mahasiswa asal Papua memadati Sekretariat House of Mercy di Ruko Alibaba Blok D Nomor 8-9, Batam Kota, Kamis, 14 Mei 2026 malam. Mereka hadir dalam acara nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang digelar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Batam.

Turut hadir pula pelajar, pemuda gereja, dan warga umum. Setelah pemutaran film, peserta mengikuti diskusi terbuka tentang kondisi sosial dan persoalan kemanusiaan di Papua.

Film karya Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono itu mengisahkan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan. Mereka berusaha mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat dari proyek industri besar. Proyek itu diklaim untuk ketahanan pangan dan transisi energi.

Baca juga: Nobar Film "Pesta Babi" di Batam: Warga hingga Mahasiswa Sorot Dampak PSN dan Kerusakan Lingkungan Kepri

Dokumenter ini juga menyoroti pembukaan hutan jutaan hektare di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Kawasan itu dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat. Selain itu, film ini menggambarkan dampak pembangunan terhadap warga asli yang mengalami marginalisasi di tengah situasi keamanan dan militerisasi.

Ketua GMKI Batam, Nyongki Willem Balol, mengatakan kegiatan ini bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang tertindas, khususnya warga Papua dan mahasiswa Papua di Batam.

Menurut Willem, ruang diskusi semacam ini penting agar masyarakat Indonesia memahami situasi di Papua dari sisi kemanusiaan. Banyak persoalan di Papua yang belum diketahui publik luas.

"Film ini bukan untuk memecah belah bangsa, tetapi membuka mata publik terhadap realitas yang dialami masyarakat Papua," ujar Willem di hadapan peserta.

Ia menyoroti pendekatan keamanan di Papua. Menurutnya, pendekatan itu justru menimbulkan trauma dan ketakutan di kalangan warga sipil. Kehadiran aparat keamanan seharusnya melindungi masyarakat, bukan menimbulkan intimidasi dan tindakan represif.

Willem juga menyinggung dugaan penembakan warga sipil, intimidasi, hingga perusakan fasilitas masyarakat. Ia menilai itu semua menjadi luka panjang bagi warga Papua. Pendekatan militeristik, tegasnya, tidak akan menyelesaikan konflik. Justru memperbesar ketegangan sosial.

Ia juga mengkritik proyek ketahanan pangan dan pembukaan lahan besar di Papua. Menurut Willem, proyek itu tidak sesuai dengan kondisi ekologis maupun budaya masyarakat adat. Ia menyebut ekspansi industri itu sebagai "kolonialisme gaya baru" karena mengorbankan hutan dan ruang hidup masyarakat demi investasi.

"Pembangunan yang disertai perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan pengungsian warga bukanlah pembangunan yang adil," kata Willem.

Salah satu mahasiswa Papua di Batam, Manase Wespalay, mengaku terharu usai menonton film tersebut. Ia mengatakan film itu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat Papua yang jarang diketahui publik luas.

"Saya sedih karena saya bagian dari Papua dan juga bagian dari Indonesia. Kita ini satu saudara," ujar Manase.

Menurutnya, film Pesta Babi tidak hanya menampilkan konflik. Film ini juga memperlihatkan nilai budaya masyarakat Papua yang erat dengan alam dan tradisi adat. Ia menjelaskan, babi dalam budaya Papua bukan sekadar hewan ternak, melainkan simbol adat, persaudaraan, dan penghormatan kepada leluhur.

Baca juga: Hak Tinggal Warga Batam Terancam, Usman Hasyim: BP Batam Jangan Kalah oleh Pengusaha

Manase juga menegaskan arti penting hutan adat bagi kehidupan masyarakat Papua. Hutan adalah sumber pangan, obat-obatan, sekaligus identitas budaya.

"Hutan itu hidup kami. Kalau hutannya hilang, masyarakat Papua juga kehilangan hidup dan adatnya," katanya.

Di akhir acara, Manase berharap masyarakat Indonesia dapat melihat Papua sebagai bagian yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, sejumlah mahasiswa Papua lainnya mengungkapkan harapan agar suatu hari nanti lahir seorang presiden dari Papua. Bagi mereka, itu adalah simbol kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat Papua di Indonesia.