Jakarta, Batamnews – Sebuah wacana menggemparkan datang dari dunia pendidikan tinggi: penghapusan Program Studi (Prodi) Keguruan. Namun, ide ini langsung mendapat tentangan keras dari DPR. 

Komisi X menilai usulan itu tidak masuk akal, apalagi saat Indonesia masih terus kekurangan guru, terutama di daerah terpencil.

Penolakan itu disampaikan tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, tepat pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2026.

“Dalam peringatan Hardiknas ini, kami menyuarakan tolak penghapusan Prodi Keguruan,” ujar Esti dalam keterangannya, Minggu, 3 Mei 2026.

Baca juga: Harga Pinang Naik Jadi Rp22 Ribu per Kilogram, Warga Lingga Kepri Banting Setir Jadi Petani

Menurut Esti, pemerintah keliru melihat persoalan. Wacana penghapusan prodi keguruan muncul karena dianggap tidak relevan dengan industri. Namun, kata Esti, realitas di lapangan berkata sebaliknya.

“Kami meminta agar wacana penghapusan Prodi Keguruan dipertimbangkan kembali dan dikaji lebih mendalam. Karena faktanya, banyak daerah terpencil masih kekurangan guru,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Prodi Keguruan punya peran penting menyiapkan tenaga pendidik. Jika dihapus, bukan solusi yang didapat, melainkan risiko krisis guru yang makin parah. Persoalan pendidikan, lanjutnya, bukan sekadar masuk atau tidaknya lulusan ke dunia industri. Tapi soal pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.

“Pendidikan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir bagi seluruh anak bangsa. Dari tangan para guru, masa depan generasi bangsa dibentuk,” kata Esti.

DPR pun meminta pemerintah tidak gegabah. Fokusnya seharusnya pada penguatan kualitas dan kesejahteraan guru, bukan menghapus jalur pendidikannya.

Wacana penutupan sejumlah prodi, termasuk keguruan, pertama kali disuarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Alasannya, banyak lulusan yang tidak terserap kerja karena kompetensi tak sesuai kebutuhan industri.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, Kamis, 23 April 2026, menyebut langkah ini akan segera dieksekusi.

“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.

Pemerintah berencana mengalihkan fokus ke sektor strategis seperti energi, pangan, kesehatan, hingga manufaktur maju. Badri juga menyoroti ketimpangan suplai dan kebutuhan lulusan keguruan.

“Lulusan pendidikan mencapai sekitar 490 ribu orang per tahun, sementara kebutuhan guru hanya sekitar 20 ribu. Akibatnya kelebihan suplai di situ," jelas Badri.

Baca juga: Trump Tarik 5.000 Tentara dari Jerman, Iran Siaga Perang: Proposal Damai 14 Poin Terganja

Ia memberi contoh, kondisi serupa juga diprediksi terjadi pada profesi dokter di tahun 2028 jika dibiarkan tanpa distribusi yang merata.

Namun, DPR menilai data makro itu tidak bisa serta-merta menjadi alasan menghapus prodi keguruan. Karena di lapangan, ketimpangan justru terjadi akibat distribusi guru yang tidak merata—bukan karena kelebihan guru secara nasional.

Sementara pemerintah melihat angka, Komisi X DPR melihat anak-anak di daerah terpencil yang butuh guru. Maka, tolak penghapusan Prodi Keguruan menjadi sikap tegas DPR di Hari Pendidikan Nasional 2026.