Batam, Batamnews — Laju inflasi di Kota Batam tercatat menembus angka 3,99 persen, melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 1,5 hingga 3,5 persen. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meminta seluruh pemangku kepentingan memberi perhatian serius terhadap kondisi ini.

Pernyataan itu disampaikan Amsakar saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 19 Juni 2026 lalu.

"Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan," ujar Amsakar dalam arahannya.

Baca juga: BRIN dan BP Batam Resmikan Science and Technology Park, Targetkan Ekspor Teknologi Rp21,7 Triliun

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, berikut tiga penyebab utama lonjakan inflasi di Batam:

Pertama, tingginya daya beli masyarakat pada emas perhiasan dan makanan jadi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, mengungkapkan emas perhiasan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir. Selain itu, makanan jadi seperti nasi campur dan nasi goreng juga konsisten masuk dalam lima besar penyumbang inflasi.

Kedua, ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Sebagai daerah kepulauan dan kota industri, Batam memiliki keterbatasan lahan pertanian. Akibatnya, pasokan beras dan daging ayam ras sangat bergantung pada daerah lain. Arus barang yang terus meningkat ini rentan terhadap fluktuasi harga angkutan dan kendala distribusi.

Ketiga, lonjakan tarif angkutan udara. Karena kebijakan tarif berada di ranah pusat, Pemkot Batam berharap ada dispensasi khusus. 

"Kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan," tambah Amsakar.

Selain inflasi, Amsakar menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat nol persen. Menurutnya, angka itu aneh dan tidak sejalan dengan indikator ekonomi di lapangan yang justru menunjukkan kondisi positif.

Ia menyebut sejumlah indikator riil, antara lain meningkatnya kunjungan wisatawan secara signifikan, pertumbuhan investasi yang bergerak positif, serta stabilitas dunia usaha dan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.

Untuk menelaah lebih lanjut, Pemkot Batam menjadwalkan rapat koordinasi khusus bersama Badan Pengusahaan Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Bea Cukai guna melakukan pendalaman data secara komprehensif.

Baca juga: Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 Dorong Sinergi Nasional Perkuat Ekosistem Halal Indonesia

"Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya," tegas Amsakar.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kepri, Rony Wijidarto, mengingatkan stabilitas inflasi merupakan faktor krusial yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal di Batam.

"Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi," jelas Rony.