Bintan, Batamnews – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan tak ingin sekadar menunggu di balik meja. Guna memperkuat literasi hukum masyarakat, lembaga pengawas pemilu ini melakukan aksi nyata dengan terjun langsung ke lapangan.

Melalui skema "jemput bola", Bawaslu Bintan memastikan akses informasi hukum kini menjangkau hingga ke pelosok Kecamatan Bintan Timur.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Bawaslu ingin memastikan setiap lapisan masyarakat, mulai dari akademisi hingga perangkat desa, memahami betul aturan main dalam demokrasi. Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pun kini diperluas, tidak lagi hanya terbatas di ruang digital.

Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Bintan, Iskandar S.Pd.I, menegaskan bahwa transparansi informasi hukum adalah harga mati. JDIH harus menjadi instrumen edukasi yang nyata bagi warga mengenai hak dan kewajibannya.

"Kami ingin memastikan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan mengetahui bahwa setiap regulasi, surat keputusan, maupun kajian hukum terkait pemilu dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui JDIH Bawaslu," ujar Iskandar di sela-sela kegiatan lapangan.

Dalam aksi tersebut, tim Bawaslu Bintan secara lugas memaparkan cara penggunaan portal JDIH hanya melalui ponsel pintar. Mereka menyasar pusat-pusat keramaian serta kantor kelurahan di Bintan Timur untuk memberikan panduan langsung. Semua informasi, mulai dari Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) hingga putusan pelanggaran hukum, kini ada dalam genggaman masyarakat.

Iskandar berharap, kemudahan akses ini akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi di Bintan. Dengan paham hukum, masyarakat diharapkan lebih berani dan aktif mengawasi jalannya pemilu maupun Pilkada.

"Dengan sosialisasi yang masif ke lapangan, kami berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya demokrasi semakin meningkat, karena didasari oleh pemahaman hukum yang kuat dan akurat," tambahnya.

Melalui inovasi dan edukasi hukum yang inklusif ini, Bawaslu Bintan optimistis dapat menekan angka pelanggaran. Fokusnya jelas: mengedepankan pencegahan agar pesta demokrasi berjalan bersih dan sesuai aturan.