Indragiri Hilir, Batamnews – Ironi besar tengah melanda dunia pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Di saat sejumlah bangunan sekolah dilaporkan nyaris rubuh, Dinas Pendidikan (Disdik) setempat justru mengeluarkan kebijakan yang dituding mencekik otonomi sekolah.

Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Disdik Inhil diduga kuat mengintervensi kepala sekolah SD dan SMP Negeri untuk membelanjakan anggaran mereka pada paket e-modul ajar tertentu melalui sistem SIPLAH. Sasaran utamanya adalah sekolah-sekolah "gemuk" yang memiliki jumlah siswa di atas 200 orang.

Modusnya cukup rapi namun terbaca. Setiap sekolah diarahkan untuk membeli satu paket e-modul senilai Rp3.500.000. Parahnya, pihak sekolah dikabarkan tidak punya pilihan bebas, karena kode rekening toko penyedia di platform SIPLAH diduga sudah ditentukan sebagai rujukan transaksi.

“Secara resmi mungkin tidak disebut wajib, tapi arahnya jelas. Paketnya sudah ditentukan, tokonya juga sudah ada kodenya,” ujar salah satu Kepala Sekolah (Kepsek) yang meminta identitasnya dirahasiakan, pada 27 Februari 2026 lalu, seperti dilansir dari bualbual.com.

Kebijakan ini pun memicu tanda tanya besar soal transparansi dan urgensinya. Pihak sekolah terpaksa harus melakukan pergeseran pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang sebelumnya sudah disusun matang.

"Sempat kita pertanyakan juga, apakah kedepannya ini tidak menjadi persoalan. Karena sebelumnya tidak dianggarkan dan harus pergeseran ARKAS," katanya.

Di sisi lain, kontras yang menyakitkan terlihat di Desa Sungai Tertip, Kecamatan Kateman. Warga di sana tengah meradang melihat kondisi SDN 002 yang rusak parah dan sudah lama dijanjikan perbaikan, namun tak kunjung terealisasi. Janji manis anggaran Rp3,7 miliar dari pemerintah pusat maupun daerah hingga kini hanya tinggal janji.

Kekecewaan warga Kateman bahkan kembali meledak di media sosial. Mereka menilai para pejabat hanya sibuk memberi janji tanpa tindakan nyata, sementara anak-anak mereka dipaksa belajar di bawah ancaman bangunan yang bisa rubuh sewaktu-waktu.

Warga pun kini mendesak agar bobroknya fasilitas sekolah di Kateman diviralkan sebagai bentuk protes atas janji-janji palsu para pejabat yang lebih sibuk mengurusi proyek pengadaan ketimbang keselamatan nyawa para siswa.