Batam, Batamnews - Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin langsung rapat pembahasan percepatan program tersebut di tengah pekan ini.

Rapat berlangsung pada Rabu, 1 April 2026. Fokus utama yang dibahas adalah skema kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah ke depan.

Li Claudia menegaskan, pembagian peran antara pemerintah dan swasta harus jelas. Ia juga menyoroti posisi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

"Jika melibatkan pihak swasta, peran pemerintah harus jelas. Semua harus terukur dan terarah," ujar Li Claudia dalam arahannya.

Baca juga: Siswi Kelas 5 SDN 001 Batam Kota Jadi Korban Tabrak Lari, Alami Pendarahan Otak

Ia meminta agar skema kerja yang terstruktur segera disiapkan. Menurutnya, hal ini penting agar implementasi program bisa berjalan efektif dan terukur.

Progres yang sudah berjalan, kata dia, juga harus terus dikawal. Termasuk kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan tahapan pelaksanaan kerja sama.

Dalam rapat terungkap bahwa kajian transformasi pengelolaan sampah telah dilakukan sejak Maret 2026. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Batam menjadi pelaksana kajian tersebut.

Beberapa aspek yang dikaji meliputi:

• Analisis zonasi pelayanan
• Perhitungan biaya operasional dan kebutuhan investasi per zona
• Analisis skema kerja sama dengan swasta
• Rencana integrasi retribusi sampah dengan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Laporan akhir kajian ini ditargetkan rampung pada minggu kedua Mei 2026.

Seiring dengan proses kajian, Pemerintah Kota Batam juga tengah mempersiapkan beberapa paket pekerjaan yang akan ditenderkan. Di antaranya:

• Layanan pengangkutan sampah
• Pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA)
• Sistem penagihan retribusi
• Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Selain itu, penyusunan Detail Engineering Design (DED) TPA Punggur juga terus dipercepat. Target penyelesaiannya pada Mei 2026.

Rapat juga diisi dengan pemaparan dari pihak swasta mengenai perkembangan transformasi pengelolaan sampah Batam tahun 2026.

Sejumlah perubahan akan dilakukan. Antara lain:

• Penataan ulang titik pembuangan sampah menuju konsep tanpa tempat penampungan sementara (TPS) terbuka
• Pengendalian sampah liar
• Digitalisasi sistem pemantauan dan pengawasan

Ke depan, TPS terbuka direncanakan ditutup. Sebagai gantinya, akan dialihkan ke sistem bak komunal yang lebih tertata. Langkah ini juga disertai rehabilitasi titik pembuangan yang tidak layak.

Baca juga: Hoaks Harga Pertalite Naik 50 Persen, Warga Batam Panic Buying, Pertamina: Tenang, Tidak Naik

Pengembangan zona baru di TPA Punggur juga menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur persampahan di Batam.

Li Claudia juga menekankan pentingnya kejelasan aspek pembiayaan. Menurutnya, perhitungan potensi pendapatan dan skema pembagian hasil antara pemerintah dan swasta harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia berharap Batam dapat menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

"Persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Kita harus menyelesaikannya dengan baik agar memberi manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang," tutupnya.