Batam, Batamnews — Pemerintah resmi melakukan penataan besar-besaran terhadap struktur organisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui pelantikan tiga deputi baru. Langkah strategis ini dilakukan untuk mempercepat realisasi investasi serta mempertegas posisi Batam sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) di kancah internasional.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ini merupakan implementasi dari Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2026.

Penataan ini membagi peran BP Batam ke dalam tiga fokus utama guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih terintegrasi.

Struktur baru ini memperkenalkan tiga lini kepemimpinan yang akan saling bersinergi dalam mengelola aset dan potensi Batam:

Bidang Pengelolaan Kawasan: Di bawah kepemimpinan Syarlin Joyo, fokus utama kedeputian ini adalah integrasi tata ruang, pertanahan, hingga pengawasan lingkungan hidup. Kepastian tata ruang dianggap sebagai kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan para calon investor.

Bidang Investasi: Mandat besar diberikan kepada Fary Djemy Francis. Selain mempromosikan penanaman modal, kedeputian ini kini memiliki tanggung jawab baru untuk mengelola lalu lintas barang industri, sebuah fungsi yang sebelumnya belum terintegrasi secara langsung dengan divisi investasi.

Bidang Pengusahaan: Dipimpin oleh Denny Tondano, divisi ini akan mengelola unit usaha strategis seperti bandara, pelabuhan, dan SPAM secara profesional dan berorientasi pada nilai ekonomi tinggi.

Hal yang paling mendasar dari perubahan organisasi ini adalah penempatan fungsi pengelolaan arus barang di bawah Kedeputian Investasi. Pemerintah menyadari bahwa daya saing Batam bukan hanya soal perizinan, melainkan soal seberapa cepat bahan baku dan mesin industri dapat bergerak.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa penyesuaian ini sangat krusial di tengah dinamika geopolitik saat ini.

"Batam harus tampil sebagai kawasan yang unggul dalam kepastian regulasi, kualitas layanan, kelancaran arus barang, serta kecepatan realisasi investasi," tegas Amsakar.

Peran Baru: Operator Investasi Pemerintah (OIP)

Deputi Bidang Investasi, Fary Djemy Francis, menjelaskan bahwa integrasi fungsi logistik dan investasi bertujuan memberikan jaminan eksekusi di lapangan. Baginya, investasi tidak boleh berhenti hanya pada tahap promosi.

"Investor membutuhkan kepastian eksekusi. Karena itu, kelancaran lalu lintas barang harus menjadi prioritas agar bahan baku dan komponen industri dapat bergerak cepat dan efisien," ujar Fary, Minggu (15/3/2026).

Fary juga memaparkan peran baru BP Batam sebagai OIP. Dengan mandat ini, BP Batam memiliki kewenangan yang lebih luas untuk merencanakan, mengeksekusi, hingga mengawasi proyek strategis nasional.

BP Batam tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola lahan, tetapi bertransformasi menjadi koordinator aktif yang memastikan seluruh rantai investasi berjalan tanpa hambatan.