Batam, Batamnews – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menawarkan enam program strategis kepada pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mendorong hilirisasi dan meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.

Penawaran ini disampaikan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Kepulauan Riau, Senin, 19 Januari 2026 lalu.

Normansyah menjelaskan, BPDP kini memiliki mandat yang diperluas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, lembaga ini bertransformasi dari sebelumnya hanya mengelola kelapa sawit menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Baca juga: Sekda Batam Tantang 800 Calon Wisudawan UT Wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan Inovasi

"BPDP kini memiliki tanggung jawab mengkoordinasi pengembangan dari hulu hingga hilir untuk tiga komoditas strategis: kelapa sawit, kakao, dan kelapa," ujar Normansyah.

Normansyah merinci enam program utama yang dapat diakses oleh kabupaten penghasil komoditas perkebunan:

1. Peremajaan perkebunan
2. Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan
3. Pengembangan sumber daya manusia perkebunan
4. Penelitian dan pengembangan
5. Promosi perkebunan
6. Pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi, dan penyediaan bahan bakar nabati

Untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), BPDP mengalokasikan dana Rp60 juta per hektare, maksimal 4 hektare per petani. Sejak 2016 hingga 2025, program ini telah menyalurkan Rp12,9 triliun untuk sekitar 400 ribu petani.

"Di sini kami mengharapkan peran pemerintah kabupaten terlibat dalam rangka memperluas cakupan program PSR ini," kata Normansyah.

BPDP menargetkan replanting 2,4 juta hektare lahan sawit dengan produktivitas rendah. Lahan tersebut terdiri dari 1,5 juta hektare lahan petani mitra dan 0,9 juta hektare lahan petani plasma.

Program ini berpotensi meningkatkan produksi CPO dari rata-rata 2,3 ton menjadi 7,2 juta ton per tahun.

Untuk komoditas kakao, BPDP mencatat 99,64 persen perkebunan kakao Indonesia dikelola petani swadaya dengan total luas lahan 1,39 juta hektare. Pulau Sulawesi menjadi sentra terbesar dengan 57,62 persen, disusul Sumatera 20,58 persen.

Sementara untuk kelapa, BPDP telah mengidentifikasi potensi di empat daerah sentra: Sulawesi Utara, Riau, Cilacap (Jawa Tengah), serta Halmahera Utara dan Pulau Morotai (Maluku Utara).

"Kegiatan untuk komoditas kelapa ini kami harapkan dapat dilaksanakan di tahun 2026, mengikuti atau bersamaan dengan kegiatan peremajaan yang akan diinisiasi oleh Kementerian Pertanian," jelas Normansyah.

BPDP mengembangkan dua aplikasi digital untuk memudahkan akses dan transparansi. Pertama, aplikasi PSR Online untuk proses pengajuan dan pendaftaran program peremajaan. Kedua, Smart PSR sebagai platform monitoring penyaluran dana kepada petani secara real-time.

"Kami mengundang seluruh kabupaten sentra untuk mengakses program-program BPDP melalui dinas perkebunan masing-masing daerah," ajak Normansyah.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Tutup Rakernas XVII Apkasi, Tegaskan Investasi Manusia dan Reformasi BUMD demi Indonesia Emas 2045

Data BPDP menyebutkan, Indonesia memiliki 16,35 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Sebanyak 6,94 juta hektare atau 42 persen di antaranya dikelola rakyat. Sektor ini melibatkan 4,2 juta orang secara langsung, dan diperkirakan 12 juta orang jika dihitung bersama sektor hilir dan industri pendukung.

"Setiap gangguan pada industri perkebunan akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Karena itu, kehadiran BPDP dengan berbagai program strategisnya menjadi harapan baru untuk transformasi perkebunan Indonesia yang lebih produktif, berkelanjutan, dan sejahtera," imbuh Normansyah.

Ia menutup paparannya dengan ajakan untuk berkolaborasi. "Program-program BPDP ada untuk petani, untuk rakyat, dan untuk kemajuan Indonesia. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama."