Batam, Batamnews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi menutup gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/1/2026).

Di hadapan ratusan Bupati dari seluruh penjuru tanah air, Mendagri menyampaikan pesan krusial mengenai arah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kunci utama untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau 5 dunia pada 2045 bukan lagi pada eksploitasi komoditas alam, melainkan keberanian kepala daerah melakukan investasi besar-besaran pada modal manusia (human capital).

Dalam pidato penutupnya, Mendagri membedah fenomena "Paradoks Indonesia" sebuah kondisi kontradiktif di mana wilayah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah justru sering terjebak dalam angka kemiskinan yang tinggi.

"Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura atau Jepang bisa maju karena human capital-nya. Kita jangan hanya bangga dengan natural resources. Syarat mutlak Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia adalah rakyat kita harus naik kelas menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita yang tinggi," ujar Tito Karnavian.

Mendagri menekankan pentingnya intervensi negara melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945. Beberapa poin utama yang disoroti meliputi:

Program Strategis: Optimalisasi "Sekolah Rakyat" dan pemberian makan bergizi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Pencegahan Stunting: Mengingat pengalamannya di Papua, Mendagri mengingatkan agar tidak ada lagi anak daerah yang mengalami malnutrisi di tengah kekayaan alam yang luas.

Keadilan Sosial: Memastikan anak-anak kurang beruntung mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya agar tidak menjadi "penonton" di tanah sendiri yang dapat memicu konflik sosial.

Selain pembangunan SDM, Tito Karnavian memberikan catatan tajam terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kemendagri, sekitar 30% dari 1.091 BUMD di Indonesia saat ini mengalami kerugian.

Profesionalisme: Mendagri meminta Bupati menunjuk direksi berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.

Efisiensi APBD: "Jika BUMD rugi terus, lebih baik dievaluasi total daripada APBD habis hanya untuk menyubsidi operasional mereka tanpa memberikan deviden," tegasnya.

Kemudahan UMKM: Mendagri memperingatkan daerah agar tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan liar atau perizinan yang rumit.

"Jangan dipalakin orang yang mau buka usaha. Permudah izinnya, maka ekonomi daerah akan bergerak," tambahnya.

Sebelum arahan Mendagri, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, melaporkan hasil rumusan kebijakan strategis dari 416 kabupaten anggota. Poin-poin tersebut antara lain:

• Optimalisasi Dana Desa untuk kemandirian pangan.
• Rekomendasi penataan ulang hubungan pusat-daerah melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014.
• Manajemen talenta ASN di daerah.
• Peluncuran buku "25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten" sebagai panduan inovasi daerah.

Bursah juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Menteri dan lembaga teknis (Kementan, Kemendes PDT, Kemensos, Kemen PU, BKN, DPR RI, hingga BPDP Kelapa Sawit) yang telah memperkaya wawasan para kepala daerah selama Rakernas.

Sebagai penutup rangkaian acara, Mendagri meresmikan Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) di Batam. Gedung hasil kolaborasi Apkasi dengan International Business Association (IBA) ini akan berfungsi sebagai pusat informasi satu pintu bagi investor mancanegara untuk melihat potensi ekonomi di berbagai kabupaten di Indonesia tanpa harus mendatangi tiap lokasi di tahap awal.