Batam, Batamnews – Signal bahaya bagi para sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kepulauan Riau kini berbunyi nyaring. Pada Senin (9/2/2026), Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menegaskan sikap tanpa kompromi institusinya dalam memberantas praktik jual beli manusia, terutama yang menyasar pekerja migran ilegal.

Perhatian khusus diberikan pada modus kejahatan yang kian canggih. Kapolda menyadari bahwa para pelaku kini bergerak lebih licin dengan memanfaatkan teknologi, membuat kejahatan ini semakin masif dan terorganisir. Bagi Irjen Asep, ini adalah kejahatan luar biasa yang tak bisa ditoleransi.

“Kami mencermati bahwa modus kejahatan TPPO terus berkembang, tidak lagi selalu menggunakan kekerasan fisik di lapangan, tetapi melalui jaringan digital, perekrutan jarak jauh, manipulasi dokumen, dan pengendalian dari luar wilayah bahkan lintas negara,” ungkap Kapolda Kepri.

Kejar Aktor Intelektual

Menghadapi pergeseran modus tersebut, Polda Kepri memastikan tidak akan menggunakan cara-cara lama. Strategi kini berfokus pada intelijen modern dan teknologi untuk membongkar jaringan hingga ke akarnya. Polisi tidak hanya akan menyasar pelaku lapangan, tetapi juga memburu para aktor intelektual, pengendali, hingga penyandang dana yang selama ini bersembunyi di balik layar.

Sebagai bentuk keseriusan, Polda Kepri kini tengah melakukan pembenahan struktural untuk memperkuat penanganan kasus.

“Polda Kepri siap mendukung penuh kebijakan Polri dalam penguatan Direktorat dan Satuan PPA–PPO. Saat ini, pembentukan Direktorat PPA–PPO di Polda Kepri tengah memasuki tahap pengusulan ke Mabes Polri. Keberadaan Direktorat PPA–PPO akan memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan korban perdagangan orang. Hal ini juga menjadi bentuk nyata komitmen Polri dalam penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan,” tegasnya.

Ajak Masyarakat Jangan Diam

Kendati strategi penindakan sudah disiapkan matang, Kapolda menyadari bahwa mata dan telinga polisi memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dinilai sangat krusial untuk menutup gerak para sindikat ini.

“Namun kami sadar, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk peduli, waspada, dan berani melaporkan setiap indikasi perdagangan orang. Diam berarti memberi ruang bagi kejahatan,” ujar Irjen Pol. Asep Safrudin.

Pernyataan ini menjadi penegas komitmen Polda Kepri untuk menjaga wilayah perbatasan ini tetap bermartabat, bebas dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai hidup manusia.