Jakarta, Batamnews – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digenjot. Polri mengambil peran sentral dengan merangkul berbagai pihak—mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—demi satu tujuan utama: menyejahterakan petani jagung dan mengamankan pasokan pakan ternak.

Langkah strategis ini dibahas tuntas dalam rapat koordinasi di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026). Brigjen Pol Langgeng Purnomo, selaku Karobinkar SSDM Polri dan Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, memimpin langsung jalannya diskusi yang juga diikuti jajaran Polda se-Indonesia secara daring.

Brigjen Langgeng menyoroti capaian besar tahun lalu sebagai pijakan semangat tahun ini.

“Kami melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi yang lebih baik pada tahun 2026,” ujar Brigjen Langgeng, Minggu (8/2/2026).

Jembatan Modal bagi Petani

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai solusi atas masalah klasik yang kerap membelit petani: permodalan. Polisi kini berperan aktif menjadi jembatan antara kelompok tani dengan lembaga pembiayaan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses ke perbankan dibuka lebar.

Dampaknya mulai terasa. Di wilayah hukum Polda Jawa Barat, khususnya Nagreg dan Ciamis, para petani binaan kini bisa bernapas lega mendapatkan suntikan modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan garapan mereka.

Dukungan finansial ini pun dipastikan siap oleh pihak perbankan. Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa BRI telah menyiapkan dana besar dalam plafon KUR Mikro 2026 yang mencapai Rp180 triliun.

“Plafon tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung,” kata Danang.

Lawan Tengkulak, Jaga Harga Panen

Tak hanya membantu saat tanam, Polri juga "memasang badan" saat panen tiba. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri berupaya melindungi petani agar tidak terjebak menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga murah.

Solusinya konkret: menggandeng Perum Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga yang menguntungkan. Sesuai surat dinas internal per Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.

Lewat strategi menyeluruh dari hulu ke hilir ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung semakin kuat. Lahan tidur dapat dimanfaatkan, produksi nasional meningkat, dan yang terpenting, petani bisa membayar pinjaman tepat waktu serta menikmati hasil kerja keras mereka dengan lebih sejahtera.