Batam, Batamnews – Aktivitas pemotongan lahan (cut and fill) di kawasan Hotel Vista kembali menjadi sorotan. Meski sebelumnya sudah dihentikan secara resmi karena masalah perizinan dan dampak lingkungan, alat berat kini dilaporkan kembali beroperasi di lokasi tersebut.

Menanggapi hal ini, Walikota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, angkat bicara. Saat ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Senin (26/1/2026), ia menegaskan akan segera menelusuri status terbaru legalitas pengerjaan di lahan tersebut.

"Memang sempat kami hentikan waktu itu. Kalau sekarang masih berlanjut, saya harus cek dulu," ujar Amsakar singkat kepada awak media.

Amsakar berpendapat, secara prosedur, pihak pengelola biasanya tidak akan berani melanjutkan kegiatan jika tidak mengantongi "lampu hijau" dari instansi terkait. Ia menduga ada kemungkinan pihak perusahaan telah melengkapi persyaratan yang sebelumnya menjadi kendala.

"Kalau tidak mendapatkan izin, tidak mungkin mereka melanjutkan pengerjaan aktivitas di wilayah tersebut. Nanti saya akan cross check di internal BP Batam untuk kepastian izin tersebut," jelasnya.

Menengok ke belakang, ketegasan pemerintah terkait lahan ini sebenarnya sudah dimulai sejak Juli 2025 lalu. Kala itu, Amsakar bersama Wakil Walikota, Li Claudia Chandra, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas di kawasan Vista.

Bukan tanpa alasan, penghentian dilakukan karena tiga faktor krusial: ancaman longsor akibat cuaca ekstrem, kerusakan jalan, hingga pecahnya pipa air bersih akibat pergeseran tanah.

"Kami sengaja turun ke lokasi Vista ini karena ke depan cuaca cukup ekstrem. Untuk antisipasi persoalan yang lebih luas, kita hentikan aktivitas di sini," tegas Amsakar saat sidak tahun lalu.

Namun kini, kenyataan di lapangan tampak berbeda. Warga mulai resah karena pengerjaan pemotongan bukit terlihat kembali masif, padahal instruksi awalnya hanya diperbolehkan untuk pembenahan bagian bawah guna menahan tekanan tanah.

Ketakutan warga bukan tanpa dasar. Risiko banjir lumpur dan gangguan distribusi air bersih membayangi jika pengerjaan ini tidak dilakukan dengan kajian teknis yang matang.