Batam, Batamnews – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menaruh perhatian serius pada sejumlah desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

Ia mengakui, meski pertumbuhan ekonomi daerah secara umum menggeliat, kabupaten seperti Lingga dan Karimun masih menyimpan kantong-kantong kemiskinan yang perlu segera ditangani.

"Kami tidak bisa sendirian. Perlu kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak," tegas Yandri dalam forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jumat, 24 Januari 2026.

Ia menegaskan, potensi besar Kepri di bidang kelautan dan pariwisata harus dimaksimalkan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat desa.

Baca juga: Menteri Yandri: Dana Desa Tidak Dipotong, 1.110 Desa Terima Bantuan Hingga Rp800 Juta

Untuk menyasar persoalan di Lingga dan Karimun, Kementerian menyiapkan strategi khusus berupa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang akan melibatkan para bupati pemilik wilayah dengan desa tertinggal terbanyak. 

Strategi ini disebut Yandri sebagai upaya "mengepung" masalah kemiskinan dari berbagai sisi.

"Kementerian, lembaga, dan pihak swasta juga banyak yang ingin berkontribusi. Jadi semuanya kita 'kepung'. Ini memang perlu waktu dan koordinasi yang baik," jelasnya.

Yandri memaparkan, langkah pengepungan itu akan diwujudkan melalui program pendampingan, permodalan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya jelas: mengubah status desa tertinggal di Kepri menjadi desa maju dan mandiri.

Salah satu terobosan konkret yang akan dijalankan adalah mengaitkan potensi desa dengan program prioritas nasional. Kebutuhan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat dipasok langsung dari hasil produksi desa setempat.

Baca juga: Patroli Dialogis Polwan Polres Anambas di Pelabuhan Tarempa, Bangun Kedekatan dengan Masyarakat

"Dari kampung nelayan untuk pasokan ikan, atau dari hasil bumi lainnya. Ini akan memutar ekonomi lokal," ujar Yandri. Dengan skema ini, program MBG tidak hanya menjawab masalah gizi, tetapi juga mendongkrak kesejahteraan petani dan nelayan di Kepri.

Menteri Yandri menutup pernyataannya dengan komitmen kuat. "Insyaallah akan kita jawab dengan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat Indonesia," pungkasnya.