Driver Ojol Batam Adukan Tarif dan Persaingan Taksi Bandara ke Dishub
Perwakilan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online Batam (ADOB) mendatangi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam untuk menyampaikan sejumlah keluhan yang mereka hadapi di lapangan. (Foto: Asrul/Batamnews)
Batam, Batamnews— Perwakilan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online Batam (ADOB) mendatangi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam untuk menyampaikan sejumlah keluhan yang mereka hadapi di lapangan.
Dua isu utama yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah penerapan tarif baru oleh aplikator dan pengawasan transportasi di kawasan bandara.
Ketua ADOB Batam, Jefri, mengatakan hingga awal 2026 Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 tentang penyesuaian tarif transportasi online belum sepenuhnya dijalankan oleh seluruh aplikator. Kondisi ini dinilai merugikan driver karena biaya operasional terus meningkat, sementara tarif belum seragam.
“Kami meminta Pak Wali Kota bisa menjembatani persoalan tarif ini. SK Gubernur sudah ada, tapi penerapannya di lapangan masih berbeda-beda dan belum menyeluruh,” ujar Jefri.
Selain tarif, ADOB juga menyoroti aktivitas taksi bandara yang diduga kerap menjemput penumpang di luar area otoritas Bandara Internasional Batam (BIB). Menurut Jefri, praktik tersebut bertentangan dengan aturan yang sebelumnya telah ditegaskan pihak bandara.
“Pendapatan teman-teman di luar bandara menurun karena taksi bandara ikut menjemput di luar. Sementara kami sebagai ojol justru dilarang menjemput di dalam area bandara. Kami minta ada investigasi mendalam dari Dishub atau pihak terkait,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait regulasi tarif transportasi online agar penerapannya seragam di lapangan.
Sementara untuk persoalan di kawasan bandara, Leo menjelaskan bahwa pengelolaannya berada di bawah otoritas khusus. Meski begitu, Dishub Kota Batam tetap menjalin koordinasi dengan pihak terkait.
“Untuk masalah bandara, alurnya memang langsung ke otoritas bandara. Namun, kami di Kota Batam tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi supaya aturan di lapangan bisa selaras,” kata Leo.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menemukan solusi atas persoalan tarif dan pengawasan transportasi demi menjaga keadilan serta keberlangsungan pendapatan para driver ojek online di Batam.
Komentar Via Facebook :