Batam, Batamnews – Kawasan Industri Batam yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi Kepulauan Riau kini tengah menghadapi ancaman serius. Krisis energi yang dipicu oleh membengkaknya harga gas bumi serta ketidakpastian pasokan mulai mengikis daya saing investasi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) ini.

Sejak tahun 2024, penurunan pasokan gas bumi dari sumur-sumur di Sumatera telah memaksa PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengambil langkah darurat dengan mengandalkan impor Liquefied Natural Gas (LNG).

Konsekuensinya, tarif gas industri melonjak drastis ke kisaran US13 hingga US16,5 per MMBTU, angka yang dinilai sangat membebani pelaku usaha.

Efek Domino: Dari Industri hingga Listrik

Kenaikan ini menciptakan efek domino yang merusak struktur biaya produksi manufaktur. Tidak hanya berdampak langsung pada operasional pabrik, lonjakan harga gas juga merembet ke sektor kelistrikan.

PT PLN Batam, yang sangat bergantung pada gas sebagai bahan bakar pembangkit, turut merasakan tekanan biaya yang pada akhirnya membebani pelanggan industri.

Di sisi lain, kerentanan energi ini juga mulai dirasakan masyarakat luas. Fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram yang memicu antrean panjang serta lonjakan harga di tingkat pengecer dalam beberapa bulan terakhir menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan energi Batam sedang tidak baik-baik saja.

Peringatan dari Apindo

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi ini. Menurutnya, kenaikan biaya energi yang tidak terkendali akan membuat investor berpikir ulang untuk bertahan atau masuk ke Batam.

"Kenaikan harga gas telah menaikkan biaya produksi perusahaan. Tidak berhenti di situ, perusahaan di Batam juga harus menanggung kenaikan tarif listrik PLN Batam yang turut dipicu tingginya biaya gas untuk pembangkit," ujar Rafki, Rabu (14/1/2026).

Rafki menegaskan bahwa tekanan ini sangat mengganggu arus kas (cash flow) perusahaan dan menyulitkan efisiensi operasional. Jika tidak segera diatasi, Batam berisiko kehilangan daya tarik dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara yang menawarkan biaya energi lebih kompetitif.

"Dalam jangka panjang, daya saing Batam akan menurun. Investor bisa berpikir Batam sudah tidak kompetitif dibanding negara tetangga yang harga gas dan listriknya jauh lebih murah," tambahnya.

Solusi Jangka Panjang yang Mendesak

Meskipun pemerintah tengah mendorong pengembangan Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga dan merencanakan pembangunan pipa gas dari Natuna, solusi tersebut dianggap belum mampu meredam gejolak dalam jangka pendek.

Apindo mendesak pemerintah untuk mempercepat langkah konkret, terutama dalam mengaktifkan jalur gas Natuna-Batam yang sudah lama menjadi wacana. Selain itu, kebijakan yang mengutamakan pasokan gas untuk domestik daripada ekspor harus menjadi prioritas utama.

"Jalur gas dari Natuna ke Batam harus segera diaktifkan. Skenario terburuknya, investor bisa hengkang kalau mereka rasakan Batam sudah tidak kompetitif lagi secara operasional," tegas Rafki.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah dan pemangku kebijakan. Kecepatan dalam mengatasi krisis energi ini akan menentukan apakah Batam tetap menjadi primadona investasi atau justru tertinggal dalam persaingan global.