Jakarta, Batamnews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui bahwa pemerintah menerima banyak keluhan dari investor asing terkait kesulitan dalam menanamkan modal di Indonesia. Keluhan ini disampaikan oleh pelaku usaha dari sejumlah negara, termasuk Singapura.

“Sudah banyak yang mengadukan dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain. Yang pengusahanya punya investasi di sini, beberapa sudah masuk,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Desember 2025, kemarin.

Meski demikian, Menkeu menyatakan optimisme bahwa kepercayaan investor mulai tumbuh. Pemerintah, menurutnya, saat ini fokus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang kerap dikeluhkan dunia usaha.

Baca juga: Daftar Orang Terkaya Dunia 2025: Elon Musk Terkaya, Ambani Pimpin Asia

Salah satu upaya konkret adalah melalui forum debottlenecking yang rutin digelar untuk memetakan masalah secara langsung. 

“Harusnya itu akan pelan-pelan kita hilangkan. Hal-hal yang menghambat bisnis para pelaku usaha di sini,” tegasnya.

Purbaya meyakini langkah sistematis ini akan memperbaiki iklim investasi secara bertahap. Ia menekankan, perubahan besar tidak terjadi secara instan, tetapi konsistensi kebijakan akan membuahkan hasil.

“Saya yakin kalau itu dijalankan dengan konsisten, iklim investasi akan bergerak semakin baik. Perubahan drastis memang tidak mungkin, jadi seharusnya semakin baik,” ujar Bendahara Negara itu.

Menkeu juga mengaitkan perbaikan iklim usaha dengan target pertumbuhan ekonomi. Ia optimistis target pertumbuhan 6 persen pada 2026 dapat dicapai, dengan catatan tahun 2025 tetap tumbuh solid di kisaran 5,2 persen secara *full year*.

Untuk mendorong hal itu, Purbaya menyebut pemerintah akan melakukan beberapa akselerasi, antara lain mempercepat belanja fiskal sejak awal tahun dan memperkuat koordinasi dengan otoritas moneter, Bank Indonesia (BI).

Baca juga: HPM Pasir Kuarsa Kepri Rp210.000: Pengusaha Mengeluh PAD Kabupaten Lingga Terancam Collapse

“Komunikasi dengan BI diperkuat agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah,” jelasnya.

Di sisi regulasi, pemerintah berkomitmen untuk meninjau dan merevisi peraturan-peraturan yang dinilai menghambat kegiatan usaha. 

“Nanti peraturan-peraturan yang mengganggu kita akan deteksi dan kita perbaiki secepatnya. Jadi itu saja sudah cukup untuk tumbuh 6 persen atau lebih,” pungkas Purbaya.