Batam, Batamnews – Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau melakukan koordinasi langsung ke PLN Batam pada Jumat (19/12/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas layanan listrik yang andal tetap terjaga selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Rombongan Ombudsman Kepri yang dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri Lagat Siadari diterima langsung oleh Direktur Utama PLN Batam Kwin Fo bersama jajaran direksi.

Dalam pertemuan tersebut, Lagat menegaskan bahwa kelistrikan merupakan layanan publik yang sangat vital, terlebih pada momentum besar seperti Nataru. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan skema darurat agar masyarakat tidak terganggu oleh pemadaman listrik.

“Kedatangan kami untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kami tidak ingin ada ‘hadiah’ mati lampu di tengah perayaan Nataru. Kami ingin memastikan kesiapan teknis, antisipasi cuaca, hingga skema darurat jika terjadi gangguan,” tegas Lagat.

Menanggapi hal itu, PLN Batam melalui Direktur Operasi Dinda Alamsyah menjelaskan bahwa kondisi kelistrikan Batam selama masa Siaga Nataru 2025–2026, yang berlangsung sejak 18 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, berada dalam kondisi normal.

Ia memaparkan, daya mampu pasok PLN Batam mencapai 844,2 megawatt (MW) dengan cadangan daya sebesar 79,2 MW. Sementara prediksi beban puncak tertinggi selama masa siaga diperkirakan mencapai 755 MW.

Selama periode Nataru, PLN Batam juga membuka 35 posko siaga dengan total 712 personel yang terdiri dari petugas pengatur beban, pembangkitan, transmisi, gardu induk, distribusi, SCADA dan proteksi, infrastruktur IT, humas, serta logistik yang tersebar di seluruh wilayah operasi PLN Batam.

Selain itu, PLN Batam menyiapkan berbagai strategi operasi dan peralatan pendukung keandalan kelistrikan, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan pemadam kebakaran.

Untuk mengantisipasi gangguan akibat cuaca ekstrem, khususnya petir, Dinda menyebut PLN Batam terus meningkatkan sistem proteksi jaringan. “Gangguan akibat petir kerap terjadi di Batam. Kami rutin melakukan pembaruan data cuaca setiap jam dan pada November 2025 telah menambah enam unit lightning arrester,” ujarnya.

Tidak hanya fokus pada gangguan alam, PLN Batam juga menambah satu posko khusus pengamanan infrastruktur siber. Langkah ini dilakukan untuk melindungi sistem kelistrikan dari potensi serangan siber yang dapat melumpuhkan pasokan listrik, menjaga data pelanggan, serta memastikan kelangsungan operasional di era digital.

Meski mengapresiasi kesiapan teknis tersebut, Ombudsman Kepri memberikan catatan khusus terkait pelayanan pelanggan. Lagat menegaskan agar PLN Batam tidak hanya fokus pada kesiapan lapangan, tetapi juga memastikan layanan pengaduan berjalan optimal.

“Petugas di lapangan boleh siap, tapi jika call center sulit dihubungi saat terjadi gangguan, itu tetap kegagalan pelayanan publik. Layanan pengaduan dan respon cepat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain itu, Ombudsman Kepri juga meminta PLN Batam untuk secara masif mempublikasikan peta kerawanan serta kesiapan posko siaga kepada masyarakat agar publik merasa tenang dan terinformasi.

“Masyarakat berhak tahu sejauh mana PLN siap melayani mereka. Transparansi akan membangun kepercayaan. Kami akan terus memantau kinerja PLN Batam selama masa siaga Nataru ini hingga 8 Januari mendatang,” pungkas Lagat.