Jakarta, Batamnews – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Data per Sabtu, 29 November 2025, mencatat korban jiwa mencapai sedikitnya 303 orang meninggal dan 279 orang hilang.

Menyikapi skala kerusakan masif—ribuan rumah rusak, kelangkaan bahan pokok, hingga terputusnya akses komunikasi dan transportasi di banyak titik—AMSI mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah terpadu dalam penanganan darurat. 

Baca juga: Seorang Penyalur Ladies Company di Batam Diamankan Polisi Usai Diduga Aniaya Pekerja hingga Tewas

AMSI juga menekankan perlunya media arus utama ditempatkan sebagai mitra strategis untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

AMSI menilai bencana lintas provinsi yang melumpuhkan ini patut ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terpusat.

Seruan dan Rekomendasi AMSI:

1. Pembentukan Pusat Komando Terpadu: Pemerintah harus segera membuka Pusat Komando di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan otoritas penuh untuk mengkoordinir kementerian, lembaga, dan semua unsur pemerintah secara langsung.
2. Pengerusan Personel dan Perbaikan Infrastruktur Kunci: Pemerintah perlu menurunkan tim terpadu (BNPB, TNI, Polri, Basarnas) guna memulihkan infrastruktur vital. Prioritas utama adalah membuka akses jalan yang terputus (seperti jalur nasional Sidempuan–Sibolga, Sipirok–Medan, dan perbatasan Sumut–Aceh), serta memulihkan jaringan komunikasi dan menembus daerah terisolasi.
3. Akselerasi Distribusi Logistik via Udara: Mengingat banyak jalur darat terputus total, pemerintah harus mempercepat penyaluran bantuan darurat menggunakan angkutan udara untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
4. Pembentukan Dapur Umum Darurat: Pemerintah harus mengerahkan Dapur MBG (mobile kitchen) milik TNI, Polri, dan BNPB untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat terdampak terpenuhi setiap hari. Langkah ini mendesak mengingat kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga yang ekstrem, seperti harga cabai di Padang Sidempuan yang melonjak dari Rp50.000/kg menjadi Rp100.000/kg.
5. Konsolidasi Data Nasional Terintegrasi: Pemerintah harus memastikan data bencana terintegrasi lintas provinsi agar penanganan lebih terukur, tepat sasaran, dan tidak parsial.
6. Sinergi Kementerian/Lembaga: Diperlukan integrasi peran kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian PUPR untuk infrastruktur darurat, Kominfo untuk jaringan komunikasi, dan Kementerian Kesehatan untuk tim medis.

AMSI mendukung penuh investigasi komprehensif atas pemicu bencana. AMSI menegaskan bahwa banjir besar ini tidak semata-mata disebabkan faktor alam seperti curah hujan tinggi atau Siklon Tropis Senyar. 

Dampak bencana justru diperparah oleh:

• Kerusakan Lingkungan: Lemahnya area resapan akibat pengrusakan hutan, alih fungsi lahan, dan deforestasi. Hal ini didukung temuan gelondongan kayu yang terseret arus banjir di berbagai lokasi, yang mengindikasikan masalah tata kelola lingkungan atau dugaan pembalakan liar.
• Industri Ekstraktif yang Tidak Taat Aturan: Bencana ini menjadi sinyal bahwa pembangunan yang mengandalkan usaha ekonomi ekstraktif perusak hutan bukanlah solusi, serta peringatan dini jika wilayah resapan diubah menjadi tambang.

AMSI mengingatkan bahwa isu lingkungan adalah tanggung jawab semua warga, bukan hanya aktivis. Masyarakat diajak untuk terus mengkritisi kebijakan dan kejadian yang membahayakan alam.

Di tengah krisis yang mengakibatkan gangguan parah pada jaringan telekomunikasi, peran media yang kredibel menjadi sangat vital. Media lokal dan nasional harus dilibatkan sebagai pengawas publik dan saluran informasi resmi untuk memastikan penanganan bencana berjalan transparan dan akuntabel.

AMSI secara khusus menyoroti kondisi rekan jurnalis dan karyawan media siber di Aceh (14 Kabupaten/Kota) dan Sumatera Utara (5 Kabupaten/Kota) yang juga menjadi korban langsung. Banyak di antara mereka kehilangan rumah, terisolasi, dan menghadapi kelangkaan bahan bakar untuk operasional, yang secara langsung menghambat fungsi peliputan.

Baca juga: Dwi Putri Pemandu Lagu Tewas Disiksa di Mess Batam, Korban Diborgol dan Disiram Air Berjam-jam

Berdasarkan informasi terkini per Minggu, 30 November pukul 10.00 WIB, kondisi darurat diperkirakan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Oleh karena itu, kebutuhan pokok seperti makanan dan keperluan sehari-hari menjadi hal utama yang perlu disegerakan.

AMSI mendesak Pemerintah Pusat dan BNPB untuk memfasilitasi akses prioritas bagi jurnalis di daerah terisolasi, termasuk menyediakan dukungan logistik (makanan dan non-makanan seperti BBM dan akses komunikasi darurat) agar mereka dapat terus menjalankan fungsi peliputan.

Seruan ini diharapkan menjadi masukan dan rekomendasi untuk mempercepat penanganan bencana banjir besar Sumatera, agar korban dan warga terdampak bisa ditangani secara optimal.