Batam, Batamnews – Pemerintah Kota (Pemko) Batam semakin memantapkan diri sebagai daerah rujukan dalam transformasi digital pemerintahan. Komitmen ini kembali dibuktikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, dan Sekda Kabupaten Lingga, Armia, terkait pemanfaatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Secara Elektronik (e-Monev). Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Lantai II Kantor Wali Kota Batam, Jumat (28/11/2025).

Kunjungan resmi Sekda Lingga tersebut menandai penguatan sinergi antara dua daerah dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan efektif. Sistem e-Monev yang telah diterapkan Pemko Batam menjadi rujukan bagi Pemkab Lingga untuk melakukan transfer pengetahuan, pendampingan teknis, serta penyesuaian aplikasi agar dapat diadopsi sesuai kebutuhan daerah.

PKS ini mencakup beberapa ruang lingkup penting, mulai dari pemanfaatan aplikasi e-Monev, penguatan pengelolaan data monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas aparatur, hingga pelaporan pembangunan secara elektronik. Kedua pihak juga sepakat melakukan monitoring berkala dan evaluasi tahunan guna memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif.

Sekda Batam, Firmansyah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Lingga. Ia menegaskan kesiapan Batam untuk terus berbagi pengalaman dan inovasi.

“Kami siap mendampingi dan berbagi pengalaman. Semoga implementasi e-Monev di Lingga berjalan optimal serta memberi manfaat besar bagi tata kelola pembangunan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekda Lingga, Armia, menegaskan bahwa Batam merupakan salah satu daerah yang dinilai berhasil mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring elektronik secara komprehensif sehingga layak menjadi rujukan.

“Kami datang untuk belajar dan mengadopsi praktik terbaik yang sudah dilakukan Batam. Ini langkah penting bagi Lingga dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan,” tuturnya.

Melalui kerja sama ini, Pemko Batam dan Pemkab Lingga berharap tercipta sinergi antardaerah yang semakin kuat dalam mendorong pemerintahan yang responsif, transparan, dan berkinerja tinggi di wilayah Kepulauan Riau. Implementasi e-Monev diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.