Tanjungpinang, Batamnews – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa penyusunan belanja APBD Kepri Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara selektif dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ansar dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Selasa (25/11/2025).

“Dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan belanja daerah disusun lebih selektif dan mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien,” ujar Ansar di hadapan anggota dewan.

Ansar menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 mengikuti dinamika fiskal nasional dan kemampuan keuangan daerah. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan penyesuaian pada prioritas belanja.

Meski demikian, APBD 2026 tetap diarahkan selaras dengan tema pembangunan daerah, yakni pengembangan potensi ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan reformasi birokrasi demi kesejahteraan masyarakat Kepri.

Gambaran Umum APBD Kepri 2026

Dalam paparannya, Ansar membeberkan struktur pendapatan dan belanja APBD 2026 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah: Rp3,31 triliun

• PAD: Rp1,84 triliun

• Pendapatan Transfer: Rp1,46 triliun

• Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp1,33 miliar

Belanja Daerah: Rp3,54 triliun

Pembiayaan Neto: Rp231,55 miliar

• Penerimaan pembiayaan (pinjaman daerah): Rp250,60 miliar

• Pengeluaran pembiayaan (cicilan pokok pinjaman): Rp19,05 miliar

Dengan komposisi tersebut, APBD 2026 disusun dengan strategi kehati-hatian, tetap menjaga kesinambungan pembangunan, sekaligus mengupayakan pelayanan publik yang optimal.

Ansar berharap proses pembahasan rancangan APBD 2026 bersama DPRD dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. “Sehingga pelaksanaannya dapat dimulai secara optimal pada awal tahun mendatang,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri yang telah bekerja intens menyusun dokumen tersebut.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kepri H Bahtiar, didampingi Wakil Ketua I Hj Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua II Afrizal Dachlan. Rapat ini merupakan lanjutan dari penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 yang telah dilakukan sehari sebelumnya.

Acara juga dihadiri anggota Forkopimda Kepri, pimpinan instansi vertikal, Penjabat Sekda, para asisten, serta jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kepri.