Karimun, Batamnews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dan DPRD telah mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2026. 

Pembahasan ini digelar dalam rapat bersama di Gedung Balai Rong Sri pada Senin sore, 24 November 2025.

Tahun depan, kebijakan anggaran akan difokuskan pada peningkatan tiga sektor utama: infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Baca juga: Pria Asal Sawang Ditangkap Bea Cukai Karimun, Empat Paket Sabu Asal Malaysia Disembunyikan di Korset

Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, memaparkan bahwa dalam bidang kesehatan, Pemerintah akan memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). 
Masyarakat cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk berobat di seluruh Puskesmas dan RSUD.

"Belanja kita Rp 1,3 triliun. Dari sisi pendapatan, setelah dikurangi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan pinjaman, tersisa sekitar Rp 175 miliar dari pembiayaan. Kami menekankan bahwa program pembangunan tahun 2026 harus tepat sasaran," ujar Iskandarsyah.

Anggaran juga akan dialokasikan untuk pengembangan gedung rumah sakit dan puskesmas di berbagai pulau, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

Di sektor infrastruktur, dana akan digunakan untuk membangun jalan di kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah kepulauan.

"Kita melihat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur, seperti jalan di Kecamatan Buru, Kundur, dan wilayah lain di Karimun. Termasuk percepatan pembangunan jalan penghubung dari Coastal Area menuju Bandara," tambahnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza, menyatakan komitmennya untuk mengawal proses penyusunan KUA-PPAS secara transparan dan akuntabel.

Baca juga: Polres Karimun Gelar Patroli Siaga Bencana Antisipasi Banjir dan Longsor Akibat Cuaca Ekstrem

"Kami telah membahasnya dalam rapat Badan Anggaran dan menyetujui KUA-PPAS ini," kata Rafiza.

Politisi Golkar tersebut juga berharap dokumen KUA-PPAS dapat menjadi landasan penyusunan APBD yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Dengan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun, Pemkab Karimun menargetkan agar pembangunan tahun 2026 dapat berjalan lebih progresif dan merata," pungkas Rafiza.