Pemko Tanjungpinang Ajukan Pinjaman Rp150 Miliar, Walikota Lis Darmansyah Pastikan untuk Stabilitas Kas dan Visi Pembangunan
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. (Foto: Asrul/Batamnews)
Tanjungpinang, Batamnews – Pemerintah Kota Tanjungpinang tengah mempersiapkan langkah strategis dalam pembiayaan pembangunan daerah dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp150 miliar kepada pihak bank. Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyebut pinjaman ini penting untuk menopang pelaksanaan visi-misi pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas kas daerah.
Dari total pinjaman yang diajukan, sekitar Rp30 miliar akan dialokasikan khusus untuk menjaga jaminan kas daerah, sementara Rp120 miliar sisanya difokuskan untuk mendukung program-program pembangunan prioritas. Walikota Lis Darmansyah menjelaskan bahwa perhitungan teknis pinjaman sepenuhnya dilakukan oleh sekretariat dan perangkat daerah terkait.
"Kalau detailnya kan saya enggak tahu. Detailnya itu nanti ada di sekretariat. Kalau ini kan mereka memperhitungkan kemampuan agar tidak ada pemotongan, ada defisit dan pemotongan," ujar Lis Darmansyah saat ditemui di Batam, (16/11/2025).
Ia menegaskan bahwa kebutuhan akan pinjaman tidak dapat dihindari, mengingat berbagai program pembangunan tetap harus berjalan demi mencapai target visi-misi.
"Nah, kita lakukan pinjaman itu, setidaknya 30an itu untuk menunjang jaminan kas. Jadi kas itu tetap, menunjang jaminan kas. Terus 120 untuk menunjang visi-visi," jelasnya.
Sejumlah program telah disiapkan untuk menggunakan dana pinjaman ini, antara lain penanganan kawasan masyarakat, perbaikan kawasan permukiman, pembangunan taman kota, hingga pembangunan Lapangan Pemuda. Pemko Tanjungpinang juga telah menyiapkan tiga opsi bank yang berpotensi menjadi mitra penyalur pinjaman, yakni BRK Syariah, Bank Sinar Multi Investasi (Sinarmas), dan Bank Jawa Barat (BJB).
Selain mengandalkan pinjaman perbankan, Pemko juga telah mengajukan permohonan dukungan dana ke pemerintah pusat untuk beberapa program pembangunan.
"hal-hal yang untuk penunjang visi-visi itu dapat supporting dari pemimpin pusat yang sudah kita ajukan maka di dalam APBD ini tidak akan ada. Kita lebih fokusnya untuk di pusat," ungkapnya.
Meski demikian, Walikota memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan tetap berjalan setiap tahun, sejalan dengan visi pemerintahan daerah.
"Tapi tidak mungkin kan dalam tahun, tahun depan itu tidak ada kegiatan untuk menunjang visi-visi, menjalankan visi-visi," pungkasnya.
Saat ini, Pemko Tanjungpinang masih dalam proses pengajuan serta kajian kemampuan fiskal untuk memastikan pinjaman tersebut tidak menimbulkan defisit anggaran yang berdampak pada pemotongan belanja daerah. Pemerintah daerah berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola keuangan serta mempercepat realisasi pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Komentar Via Facebook :