Batam, Batamnews - Di sebuah ruang pertemuan di Kantor Wali Kota Batam, pada Kamis, 13 November 2025, seorang ibu dari Rempang tak kuasa menahan tangisnya di hadapan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. 

Air matanya bukan sekadar kesedihan personal, melainkan gambaran dari ratusan warga Rempang yang masih bertahan di tengah ketidakpastian dan janji yang belum juga terwujud.

Pertemuan itu dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, dan perwakilan Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB). Saat itulah warga menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.

Baca juga: Pemkot Batam dan AMAR-GB Gelar Dialog, Wali Kota Amsakar Janji Carikan Solusi untuk Warga

Sofia, salah satu perwakilan warga, dengan lantang menyebut tiga masalah utama: Kampung Tua, Hutan Taman Burung, dan pelayanan sosial yang kini terbengkalai. 

"Kami merasa tidak dianggap. Pemerintah lebih fokus ke Rempang Eco City," ujarnya penuh kekecewaan.

Ia juga mengingatkan Amsakar akan janji kampanyenya dulu. "Dulu Bapak bilang, 'Saya budak Melayu, apa yang orang Rempang rasakan akan saya rasakan.' Itu yang kami pegang sampai hari ini," kata Sofia.

Amsakar pun berjanji akan turun ke lapangan dalam waktu dekat. "Apa yang sudah saya ucapkan akan saya berusaha jalankan," tegasnya.

Namun, janji saja tidak cukup. Warga juga mengungkapkan trauma psikologis yang mereka alami akibat ketidakpastian ini. "Kami ingin pemerintah merangkul seperti dulu, dengan cara kekeluargaan," ucap Sofia dengan suara bergetar.

Pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan pun dinilai tidak optimal. Kantor kelurahan disebut tutup lebih awal, sementara kantor camat hanya melayani urusan umum. 

Yang lebih memprihatinkan, PT MEG disebut-sebut sudah masuk ke wilayah Sungai Raya tanpa izin dan melakukan pengukuran tanah.

Amsakar menanggapi dengan menekankan pentingnya laporan yang objektif. "Jika ada gangguan, laporkan ke Polsek. Sesuatu yang tampak tidak baik hari ini, bisa bermanfaat di masa depan," katanya. Pernyataan ini ditanggapi warga dengan skeptis.

Masalah lain adalah hambatan pembuatan KK dan KTP, serta program pembangunan seperti semenisasi, PIK, dan PSPK yang di-hold tanpa penjelasan jelas. "Kami tidak pernah dapat keterangan resmi. Kami jadi curiga," keluh Sofia.

Amsakar menyarankan warga mengajukan kembali proposal lewat musrembang. Tapi menurut Sofia, selama dua tahun usulan mereka tak kunjung digubris.

Yang jelas, warga Rempang masih bertahan. Di Sungai Raya saja, dari sekitar 200 kepala keluarga, hanya tujuh atau delapan yang sudah pindah. Sebagian besar memilih tetap di tanah mereka.

Sukri, perwakilan lain dari AMAR-GB, menambahkan keluhan tentang jalan rusak parah yang membahayakan warga. "Jika ada kecelakaan, bagaimana ambulans bisa lewat?" tanyanya.

Ia juga menyoroti tidak adanya bantuan untuk nelayan dan petani, padahal hasil mereka menyumbang kebutuhan pangan Batam. "Mereka diabaikan, padahal jasanya besar," ujarnya.

Baca juga: Wali Kota Batam Amsakar Achmad Lantik 67 Pejabat, Termasuk Kepala Disdukcapil dan Camat Baru

Terakhir, Sukri menyampaikan pesan tegas untuk kunjungan Wali Kota ke Rempang nanti. "Jika datang dengan silaturahmi murni, kami sambut. Tapi jika bawa embel-embel seperti BP Batam atau PT MEG, kami tolak."

Pertemuan itu berakhir, tapi harapan warga masih menggantung. Mereka menunggu bukti, bukan sekadar janji lagi.