Jakarta, Batamnews - Kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta mendorong Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembatasan game online. Wacana ini disambut positif oleh Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.

Menurut Fikri, langkah pembatasan itu perlu didukung, namun tidak cukup hanya sampai di situ. Yang tak kalah penting adalah penguatan literasi digital dan sistem pengawasan yang melibatkan semua pihak.

“Kami menyambut baik wacana tersebut, tapi harus diiringi pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasannya juga tidak boleh sekadar administratif,” tegasnya.

Baca juga: Polisi Singapura Tangkap 8 Kru Kapal Tongkang, Satu Warga Indonesia Terkait Penyelundupan

Ia menilai tragedi ini harus menjadi momentum untuk membangun pemahaman digital yang lebih baik, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga untuk guru dan orang tua. 

Tujuannya, agar semua pihak dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih bijak—memahami dampak buruknya, tanpa mengabaikan manfaatnya.

Fikri juga mendorong sekolah untuk mengambil inisiatif. Salah satunya dengan memperkuat pengawasan internal dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. 

Ia menyarankan agar sekolah menyusun kurikulum lokal yang mendukung hal ini, tanpa harus keluar dari koridor kurikulum nasional.

Baca juga: Hanya 100 Unit di Dunia, Ini Spesifikasi dan Harga Brabus 1400 R Signature Edition

“Sudah saatnya setiap satuan pendidikan berinisiatif menentukan mata pelajaran yang bisa memperkuat pengawasan internal. Guru-guru bisa berkoordinasi menyusun kurikulum lokal sesuai kebutuhan sekolah masing-masing,” pungkas legislator dari Jawa Tengah IX tersebut.