Karimun, Batamnews – Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Karimun, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.

Langkah ini menjadi terobosan baru untuk memperkuat ekosistem keuangan lokal sekaligus mendorong transformasi digital di sektor perbankan daerah.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, BPR Tuah Karimun tengah menyiapkan aplikasi berbasis e-wallet bernama “BiEasy”, yang akan menjadi platform pembayaran digital bagi seluruh PPPK di lingkungan Pemkab Karimun.

Direktur Utama BPR Tuah Karimun, Wan Abdurrahman, mengatakan pengembangan aplikasi BiEasy merupakan bagian dari komitmen BPR untuk menghadirkan layanan keuangan yang modern, efisien, dan mudah diakses oleh para pegawai.

“Aplikasi ini akan terintegrasi dengan sistem perbankan kami. Tujuannya agar pegawai PPPK bisa melakukan berbagai transaksi secara digital, mulai dari penerimaan gaji hingga pembayaran kebutuhan sehari-hari,” kata Wan.

Menurut Wan, BiEasy dikembangkan melalui kerja sama dengan vendor pihak ketiga menggunakan sistem co-branding untuk memastikan keamanan transaksi setara dengan standar perbankan nasional.

“Kita tidak sendiri dalam pengembangannya. Kami menggandeng mitra yang berpengalaman di bidang digital banking. Ada banyak daerah lain yang sudah berhasil, seperti BPR Bintan, Rokan Hulu, Pelalawan hingga Pekanbaru,” ucapnya.

Ia menambahkan, keberhasilan daerah lain dalam mengimplementasikan sistem digital menjadi motivasi bagi BPR Tuah Karimun untuk mempercepat transformasi layanan keuangan di tingkat lokal.

Proses pengembangan aplikasi BiEasy ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan, mencakup tahapan desain sistem, pengembangan (development), pengujian (testing), hingga peluncuran (launching).

“Durasi proyek ini sekitar dua bulan. Setelah uji coba selesai, aplikasi akan resmi diluncurkan dan bisa langsung digunakan oleh para pegawai PPPK,” jelas Wan.

Sambil menunggu sistem digital siap digunakan, BPR Tuah Karimun juga telah membuka empat titik layanan konter teller di Tanjungbatu, Kantor Bupati Karimun, RSUD Karimun, dan Moro, untuk memudahkan transaksi para pegawai yang bertugas di wilayah pesisir.

“Dengan sistem penggajian melalui BPR Tuah Karimun, uang yang beredar di daerah akan kembali ke daerah. Artinya, ekonomi lokal ikut hidup dan berkembang,” ujarnya.

Hingga saat ini, sebanyak 500 pegawai PPPK di Karimun telah membuka rekening baru di BPR Tuah Karimun. Pada tahap kedua, sebanyak 307 pegawai tambahan akan mulai menerima gaji melalui bank milik daerah tersebut pada November 2025.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem keuangan daerah, tetapi juga menjadi model pengelolaan keuangan digital berbasis kedaerahan yang memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Karimun.