Batam, Batamnews – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan sebanyak 60 lokasi kampung nelayan untuk dikembangkan menjadi kawasan nelayan modern terintegrasi. Usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar masuk dalam program prioritas nasional pada tahun 2026.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Said Suradjat, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah daerah untuk menata ulang wajah kampung nelayan di seluruh wilayah Kepri agar lebih tertata, produktif, dan sejahtera.

"Kita mengusulkan sekitar 60 kampung nelayan di seluruh Kepri untuk tahun 2026. Minimal separuhnya bisa disetujui KKP, mungkin sekitar 30 lokasi," ujar Said saat ditemui di Hotel Santika Batam, Sabtu (25/10/2025).

Said optimistis bahwa sebagian besar usulan tersebut akan mendapat persetujuan dari KKP untuk segera direalisasikan pada tahun depan. Ia menyebut, Program Koperasi Nelayan Merah Putih telah mulai dijalankan di Kepri dengan fokus awal di wilayah Batam.

Pemilihan Batam sebagai lokasi perdana tak lepas dari kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang telah meninjau langsung kondisi lapangan di beberapa wilayah strategis.

"Tahun ini, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan kami dampingi berkeliling wilayah Natuna dan Batam. Karena keterbatasan waktu, beliau hanya meninjau Natuna di utara dan Batam di selatan. Maka untuk tahap awal, tahun ini difokuskan di Batam," jelas Said.

Said berharap ke depan kampung nelayan Merah Putih dapat tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota di Kepri. Nantinya, setiap kawasan akan menjadi sentra kegiatan kelautan dan perikanan dengan fasilitas pendukung yang lengkap.

"Semoga kampung nelayan Merah Putih bisa tersebar di seluruh kabupaten/kota. Nantinya kawasan ini akan menjadi sentra kegiatan kelautan dan perikanan, seperti penyediaan tambatan perahu, tempat bongkar muat ikan, cold storage, pabrik es mini, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya," paparnya.

Program ini dirancang dengan konsep terintegrasi, di mana fasilitas dan kegiatan ekonomi nelayan dikonsolidasikan dalam satu kawasan yang tertata. Harapannya, kampung nelayan modern tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Selain pembangunan infrastruktur, Said menekankan pentingnya kolaborasi lintas kelompok masyarakat agar program ini berjalan efektif. Ia menyebut, koperasi nelayan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan perlu bermitra dengan kelompok masyarakat lainnya untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi di kawasan pesisir.

"Kita berharap koperasi ini dapat berkolaborasi dengan kelompok masyarakat lain, agar efektivitas program benar-benar dirasakan masyarakat dan menyebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepri," tutup Said. (Adv)