Oleh: Ayu Stepani Sibarani

Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang diakui sebagai tempat yang memiliki perkembangan cukup baik dengan layanan kesehatan yang layak. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, khususnya ke daerah-daerah terpencil seperti pulau-pulau kecil di sekitarnya, masalah akses terhadap layanan kesehatan masyarakat sangatlah besar. Menurut saya fasilitas kesehatan di Tanjungpinang belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan generasi muda dan masyarakat luas, terutama di lokasi yang terpencil. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa Kepulauan Riau memiliki angka stunting diperkirakan sekitar 20% (Riskesdas 2023), dan di daerah terpencil, angka ini dapat lebih tinggi dengan keterbatasan transportasi. Ini bukan sekedar angka, tetapi mengenai hak asasi manusia untuk mendapatkan kesehatan yang baik.

Kesulitan Akses di Wilayah Terpencil

Salah satu tantangan utama berasal dari kondisi geografis. Tanjungpinang terdiri dari pulau utama serta beberapa pulau kecil seperti Penyengat dan Dompak, di mana jarak dan transportasi laut menjadi penghalang yang besar. Banyak penduduk harus menghabiskan berjam-jam di atas kapal untuk mencapai puskesmas atau rumah sakit terdekat seperti RSUD Raja Ahmad Tabib. Cuaca buruk dan gelombang tinggi seringkali mengancam keselamatan perjalanan ini, terutama bagi wanita hamil dan anak-anak yang sedang sakit. Program telemedis yang dijanjikan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya berhasil di daerah ini, terutama karena kurangnya koneksi internet yang stabil di pulau-pulau terpencil.

Di samping itu, jumlah fasilitas kesehatan sangat terbatas. Di kawasan terpencil, posyandu atau puskesmas sering kali tidak memiliki cukup tenaga medis—dokter dan perawat yang bertugas sering kali kurang berpengalaman atau jumlahnya kurang. Misalnya, rasio dokter per 1. 000 penduduk di Kepri hanya sekitar 0,3 (di bawah rata-rata nasional sebesar 0,4), dan di pulau-pulau kecil, angka ini bisa jauh lebih rendah. Persediaan obat-obatan dan alat medis juga sering kali habis karena masalah logistik. Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) seharusnya memberikan bantuan, namun birokrasi dan jarak yang jauh membuat banyak orang ragu untuk menggunakannya.

Masalah akses ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Angka kematian ibu dan bayi di daerah terpencil lebih tinggi—misalnya, angka kematian anak di bawah 5 tahun mencapai 25 per 1. 000 kelahiran (data WHO 2022), dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Stunting dan kurang gizi masih menjadi masalah serius karena minimnya edukasi kesehatan dan pemeriksaan rutin. Generasi muda juga terkena imbasnya: remaja di pulau-pulau kecil sering absen dari sekolah karena sakit, atau tidak menerima vaksinasi pada waktunya, membuat mereka rentan terhadap penyakit seperti demam berdarah atau COVID-19.

Dari segi sosial, hal ini memperlebar jurang ketimpangan. Mereka yang berduit dapat pergi ke Batam atau Singapura untuk mendapatkan perawatan medis, sementara yang kurang mampu terpaksa berjuang dengan fasilitas yang terbatas. Ini juga membebani perekonomian keluarga, karena biaya transportasi dan perawatan medis dapat menguras tabungan. Jika isu ini tidak diatasi, generasi muda Tanjungpinang akan tumbuh dengan kondisi kesehatan yang buruk, yang pada akhirnya akan menghambat kemajuan daerah.

--------------

Penulis adalah mahasiswi prodi kajian film, televisi dan media di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.