Oleh: Xzcel Hidayatullah

Satu tahun setelah Pemilu 2024, publik mulai menilai realisasi janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye, terutama di dua sektor krusial: pendidikan dan lapangan kerja. Meski pemerintah baru telah meluncurkan sejumlah program, banyak pihak menilai hasilnya belum sepenuhnya terasa di lapangan.

Dalam kampanye politik 2024, isu peningkatan kualitas pendidikan dan penciptaan jutaan lapangan kerja menjadi fokus utama hampir semua calon pemimpin. Kini, masyarakat menunggu bukti konkret dari janji tersebut. Pemerintah memang telah memperkenalkan program pelatihan vokasi, peningkatan digitalisasi sekolah, dan dukungan bagi UMKM serta startup, namun dampaknya masih terbatas.

Data dari sejumlah lembaga riset menunjukkan bahwa angka pengangguran muda masih cukup tinggi. Banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya, sementara perusahaan justru mengeluhkan kurangnya tenaga kerja terampil. Kondisi ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri.

Selain itu, fenomena ekonomi gig atau pekerjaan lepas juga terus tumbuh. Anak muda kini banyak beralih menjadi pekerja digital, desainer lepas, pengemudi ojek online, hingga kreator konten. Meski memberi fleksibilitas, sektor ini belum sepenuhnya terlindungi secara hukum. Pemerintah dinilai perlu memperkuat regulasi agar pekerja lepas mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan yang layak.

Sementara di bidang pendidikan, tantangan terbesar tetap pada kesenjangan kualitas antara kota dan daerah, serta kurikulum yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja modern. Program transformasi digital di sekolah dan kampus sudah berjalan, namun masih terkendala infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa reformasi pendidikan dan ketenagakerjaan harus berjalan bersamaan. Tanpa peningkatan mutu pendidikan, penciptaan lapangan kerja baru hanya akan bersifat sementara. Sebaliknya, tanpa pasar kerja yang kondusif, investasi di bidang pendidikan akan kehilangan dampak ekonominya.

Pemerintah juga diingatkan untuk menjaga kesinambungan kebijakan lintas periode. Banyak program bagus yang berhenti di tengah jalan karena pergantian kepemimpinan. Padahal, pembangunan pendidikan dan tenaga kerja membutuhkan konsistensi jangka panjang.

Partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dinilai menjadi faktor penting dalam mengawal kebijakan publik. Setelah pemilu, warga diharapkan tidak berhenti berpartisipasi, tetapi ikut mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah agar janji kampanye tidak berhenti sebagai slogan politik.

Meski masih banyak tantangan, sebagian kalangan tetap optimistis. Perubahan dianggap sedang berlangsung, meski pelan. “Yang penting ada arah yang jelas dan komitmen untuk memperbaiki, bukan sekadar mengulang janji,” ujar salah satu dosen ekonomi di Jakarta.

Dengan tantangan global dan tuntutan digitalisasi yang semakin tinggi, keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan janji kampanye di bidang pendidikan dan lapangan kerja akan menjadi tolok ukur utama efektivitas kepemimpinan pasca Pemilu 2024.

---------------

Penulis adalah mahasiswa prodi kajian film, televisi dan media di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang