Batam, Batamnews - Kasus kepala sekolah di sebuah SMA di Banten yang menampar siswanya karena kedapatan merokok bukan sekadar soal kekerasan di sekolah. Lebih dari itu, ini adalah tanda bahwasanya lingkungan pendidikan kita masih belum mampu membendung maraknya rokok di kalangan pelajar.

Fakta itu setidaknya tergambar dari Survei Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) pada 2024. Studi ini mengungkap kebiasaan merokok di kalangan anak dan remaja dari keluarga miskin, bahkan sudah dimulai sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar.

“Sebanyak 69,8 persen anak merupakan perokok aktif, 18,9 persen merokok sesekali, dan 11,3 persen baru mulai belajar merokok,” jelas Direktur Advokasi Kebijakan IDEAS, Agung Pardini, Jumat, 17 Oktober 2025.

Baca juga: Siswanto (47) Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon, Sempat Hilang Sebulan

Survei ini melibatkan 106 perokok anak dan remaja dari keluarga miskin di 54 desa tertinggal di 13 kabupaten, tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta.

Yang cukup memprihatinkan, 58,5 persen anak mulai merokok saat SMP (usia 13–15 tahun). Sebanyak 25,5 persen sudah merokok sejak SD (6–12 tahun), dan 15,1 persen mulai di usia SMA (16–19 tahun).

“Fase mengenal rokok dan menjadi perokok aktif hampir tidak punya jeda. Begitu mencoba, mereka langsung terjebak jadi perokok aktif,” tambah Agung.

Dia juga memaparkan, 46,2 persen anak mengaku mulai kecanduan saat SMA. Kebiasaan ini jelas berdampak pada pola konsumsi dan masa depan pendidikan mereka.

Yang tak kalah penting, 67,9 persen anak mengaku mendapat rokok dari orang lain—terutama teman dan tetangga. Hanya 5,7 persen yang mendapatkannya dari keluarga inti. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial di luar rumah, khususnya sekolah, punya peran besar dalam membentuk kebiasaan merokok anak.

Kasus ini berawal ketika Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri, melihat asap rokok dari tangan ILP (17), siswanya. Saat akan ditegur, ILP malah berusaha kabur. Ketika akhirnya ditangkap, ia tidak mengakui perbuatannya.

Menurut penuturan Dini, ia lantas menepuk punggung ILP—yang dilaporkan orang tua siswa sebagai tindak kekerasan meski tak ada bekas luka fisik. Laporan itu dilayangkan pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Insiden ini memicu aksi mogok belajar oleh sekitar 630 siswa dari 19 kelas pada 13 Oktober 2025. Sebagian dari mereka menuntut Dini Fitri dicopot dari jabatannya. Untuk meredakan situasi, Pemerintah Provinsi Banten akhirnya menonaktifkan Dini sementara.

Baca juga: iPhone 17 Resmi di Indonesia, Harga di Batam Lebih Murah 1,5 Juta

Namun, pada 15 Oktober 2025, statusnya dikembalikan setelah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Pencopotan dibatalkan dengan pertimbangan menjaga kelancaran pembelajaran dan menghindari masalah baru jika Dini dipindahkan.

“Saat itu situasi tidak kondusif, jadi Disdikbud memutuskan agar semua kembali normal. Sifatnya bukan hukuman, hanya nonaktif sementara,” jelas Gubernur Banten Andra Soni.

Akhir dari kasus ini difasilitasi Pemprov Banten di KP3B. Indra Lutfiana Putra hadir tanpa orang tua. Dalam pertemuan itu, keduanya saling memaafkan.

“Saya minta maaf atas kesalahan saya,” ujar Indra.

Sementara Dini Fitri juga memaafkan muridnya, serta meminta maaf kembali. Ia berharap Indra bisa ikhlas dengan apa yang telah terjadi.