Batam, Batamnews - Kami, warga Perumahan Bukit Indah Raya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau secara tegas menolak rencana pembangunan kantor lurah baru di atas lahan fasilitas umum (fasum) kami.

Sebagai salah satu warga, Ibu Rita Lusiana, yang rumahnya persis berhadapan dengan lokasi rencana pembangunan, menyampaikan rasa keberatannya. 

"Saya sangat tidak setuju. Saya beli rumah di sini untuk cari ketenangan, bukan untuk kegiatan yang bisa mengganggu kenyamanan. Harga rumah di sini tidak murah, salah satu pertimbangannya adalah jaminan pemandangan dan lingkungan yang nyaman," ujarnya.

Baca juga: Wakil Kepala BP Batam Sidak Aktivitas Pembangunan Bukit Maranatha, Minta Pengembang Lengkapi Perizinan

Rita juga mempertanyakan logika mendirikan kantor pemerintah di kawasan perumahan elit. 

"Kami bayar PBB mahal, tahun 2024 saja sudah lebih dari Rp 9 juta. Biaya hidup seperti listrik dan air juga tinggi. Lalu, bagaimana bisa di perumahan seperti ini justru akan dibangun kantor lurah? Ini tidak sesuai dengan nilai lingkungan tempat kami tinggal," tambahnya.

Kekhawatiran lain adalah gangguan selama proses pembangunan. Aktivitas alat berat dan konstruksi dipastikan akan mengusik ketenangan yang menjadi hak warga.

Pendapat serupa disampaikan oleh warga lain, Ibu Rebecca. Menurutnya, masalah utama adalah kurangnya komunikasi dari pihak berwenang. Warga sama sekali tidak mendapat informasi atau sosialisasi sebelum pengerjaan dimulai.

"Bukan berarti kami anti-pembangunan. Kami setuju, tapi seharusnya dibangun di lahan yang sudah ada, bukan mengambil ruang hijau yang dijanjikan developer sebagai bagian dari daya tarik perumahan ini," jelas Rebecca.

Rebecca juga mengingatkan bahwa ketika mereka membeli rumah, fasilitas seperti kantor lurah sudah ada di lokasinya yang lama. 

Baca juga: Lagi Diperiksa Paminal, Fm Mendadak Pingsan dan Dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara

"Kami mohon kepada Pemerintah Kota Batam, khususnya Ibu Wakil Walikota Li Claudia Chandra, untuk datang meninjau langsung dan mendengarkan keluhan kami. Kami ingin lingkungan yang nyaman, sesuai dengan nilai investasi yang kami keluarkan," pintanya.

Menanggapi penolakan ini, Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra, mengaku belum mengetahui persoalan tersebut. "Saya belum tahu," katanya singkat ketika dikonfirmasi.