Batam, Batamnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam meminta kontraktor pelaksana pengerjaan jalan di lingkungan kantor DPRD Kota Batam untuk lebih memperhatikan kepentingan umum. Pasalnya, warga yang hendak melaksanakan salat di Masjid Raya harus memutar jauh karena akses pintu ditutup total selama pengerjaan proyek.

Pantauan Batamnews di lapangan menunjukkan pengerjaan jalan di lingkungan Kantor DPRD Kota Batam terlihat berantakan dan pintu dari kantor DPRD menuju Masjid Raya ditutup karena jalan sedang dibongkar. Masyarakat juga terlihat kesulitan untuk menuju ke kantor pengadilan negeri batam karena proyek tersebut.

Penutupan pintu keluar tersebut sudah dilakukan sejak sebulan terakhir dan hingga saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat.

Pengerjaan jalan tersebut juga membuat akses dari DPRD dan Asrama Haji harus ditutup total, karena sedang dilakukan pelebaran jalan dan pemasangan saluran drainase yang dikerjakan secara bersamaan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Veristo, mengatakan pengerjaan jalan di lingkungan DPRD Kota Batam seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan.

Arlon menilai kontraktor terkesan hanya memikirkan kepentingan dan kemudahan pelaksanaan proyeknya sendiri tanpa memikirkan dampak terhadap khalayak ramai.

"Jalan di lingkungan DPRD Kota Batam ini digunakan banyak orang, bukan hanya DPRD, tetapi ada juga pengadilan, Asrama Haji, dan paling penting warga yang ingin melaksanakan salat," kata Arlon.

Arlon menjelaskan seharusnya kontraktor melakukan pengerjaan secara bertahap dan terpisah, bukan sekaligus, agar tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat umum.

"Jalan ini bukan di tengah hutan, tetapi di pusat kota. Seharusnya kontraktor harus memikirkan orang banyak, jangan langsung menutup semuanya," ujar Arlon.

Arlon juga menegaskan bahwa kondisi cuaca saat ini sangat tidak bersahabat, yang membuat pengerjaan diperkirakan akan semakin lama dan berpotensi molor dari jadwal yang telah ditetapkan.

"Jadi harapan kita kontraktor ini bisa cepat melakukan pengerjaan, agar warga yang lain tidak terganggu," kata Arlon.

Di tempat terpisah, Tumbur Hutasoit, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, juga meminta agar kontraktor benar-benar melakukan pengerjaan dengan standar kualitas yang baik, tidak asal jadi.

"Ini cuaca tidak bersahabat, jangan sampai pengerjaannya asal jadi," kata Tumbur.

Seperti diketahui, pengerjaan jalan di lingkungan Kantor DPRD Kota Batam merupakan proyek Peningkatan Jalan Engku Hang Tuah Ruas Simpang PIH - Simpang DPRD.

Proyek pengerjaan jalan tersebut merupakan pekerjaan dari BP Batam dengan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar, yang dikerjakan oleh PT Artha Gemah Lestari, dengan konsultan pengawas CV Bergin Dwi Dimensi, dengan nomor kontrak SPJ/09/PPK-PNPB 5127.CBC.013 TA 2025/08/2025.

Lama pengerjaan ditargetkan 120 hari kalender, dan pengerjaan dimulai sejak 14 Agustus 2025 lalu.

Di tempat terpisah, salah satu pekerja yang ditemui di lapangan yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan mereka hanya pekerja lapangan dan pengawas proyek sedang tidak ada di lokasi saat media melakukan peninjauan.

"Kami hanya pekerja, kalau pengawasnya belum datang, mungkin lagi di proyek lain," katanya.

Beberapa warga yang ditemui di sekitar lokasi mengaku kesulitan mengakses Masjid Raya untuk melaksanakan salat berjamaah, terutama bagi jamaah yang biasa menggunakan akses dari arah DPRD dan Asrama Haji.

Penutupan total akses jalan memaksa mereka harus memutar jauh, menambah waktu tempuh yang seharusnya hanya beberapa menit menjadi lebih dari 10 menit.

Kondisi ini dikhawatirkan akan terus berlanjut mengingat cuaca hujan yang sering terjadi akhir-akhir ini dapat memperlambat progres pengerjaan proyek.