Jakarta, Batamnews - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berjalan. Target besarnya adalah pada tahun 2028, IKN akan resmi berfungsi sebagai pusat ibu kota politik Indonesia.

Komitmen ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 pada 30 Juni 2025. 

Dalam peraturan tersebut, Prabowo memfokuskan pembangunan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya dengan sejumlah target yang jelas dan terukur.

Baca juga: Jadwal Pemadaman Listrik Tanjungpinang 20 September 2025, Ini Wilayah yang Terdampak

Apa saja target konkretnya?

1. Lahan Terbangun: Luas area KIPP dan sekitarnya yang sudah terbangun ditargetkan mencapai 800-850 hektar.
2. Gedung Perkantoran: Pembangunan gedung perkantoran harus sudah mencapai 20%.
3. Perumahan: Pembangunan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan ditargetkan telah mencapai 50%.
4. Fasilitas Dasar: Ketersediaan sarana dan prasarana dasar kawasan, seperti listrik dan air, harus mencakup 50%.
5. Aksesibilitas: Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan ditargetkan mencapai angka 0,74.

Untuk mewujudkan semua itu, pembangunan akan difokuskan pada empat hal utama: gedung perkantoran, perumahan, sarana pendukung, serta jaringan transportasi dan konektivitas.

Lalu, bagaimana dengan pemindahan pemerintahan?

Pada 2028, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN juga sudah harus berjalan. Ini ditandai dengan dua hal:

Baca juga: Panduan Lengkap SNBP 2026: Syarat, 4 Komponen Nilai, dan Jadwal Penting

• Pemindahan ASN: Sebanyak 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel pertahanan-keamanan akan dipindahkan atau ditugaskan ke IKN.
• Layanan Smart City: Cakupan layanan kota cerdas di kawasan IKN ditargetkan sudah mencapai 25%.

Dengan demikian, langkah-langkah untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 telah dirancang dengan jelas dan terarah.