Lingga, Batamnews – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Lingga menyuarakan keresahan masyarakat terkait investasi PT Tianshan Alumina Indonesia yang hingga kini belum juga terealisasi. Aspirasi tersebut disampaikan dalam dialog terbuka bersama Pemerintah Kabupaten Lingga di Kantor Bupati Lingga, Selasa kemarin (9/9/2025).

Dialog itu dihadiri langsung Bupati Lingga Muhammad Nizar, Wakil Bupati Novrizal, Ketua DPRD Maya Sari, serta Kapolres Lingga AKBP Pahala Martua Nababan.

“Kami masyarakat Singkep sangat berharap investasi ini segera terealisasi. Kami tahu PT Tianshan sudah berproses dalam perizinan. Jika ada kendala, masyarakat melalui perwakilan LSM siap untuk ikut memperjuangkannya hingga ke pemerintah pusat,” ucap Kusnadi dari Forum Komunikasi Masyarakat Singkep (FKMS).

Hal senada disampaikan Marbeska dari Ormas Melayu Pulau Singkep. Ia menegaskan bahwa smelter Tianshan sudah sejak lama ingin berinvestasi di Lingga, namun hingga saat ini masih belum terealisasi. “Jika di izinkan Pemda, kami siap melalui relasi yang kami kenal, untuk membantu komunikasi antara Pemda ke Pemerintah Pusat terkait investasi Tianshan,” katanya.

Dukungan juga datang dari Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga. Arman Arsyad menekankan bahwa pihaknya siap memberi dukungan penuh terhadap Pemkab Lingga. Menurutnya, rencana investasi ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menitikberatkan pada hilirisasi industri dan penciptaan lapangan kerja.

“Artinya, lapangan pekerjaan sudah di depan mata. Tianshan siap berinvestasi di Lingga. Seperti yang disampaikan Pak Bupati semua izin sudah beres dari kabupaten hingga pusat. Jadi jika memang ada yang belum tersepakati di tingkat pusat sebaiknya segera diputuskan agar investasi segera jalan dan berdampak pada ekonomi masyarakat,” jelas Arman.

Menanggapi desakan itu, Bupati Lingga Muhammad Nizar memastikan seluruh proses perizinan investasi PT Tianshan sudah tuntas. “Izin sudah lengkap semua, sudah tidak ada bermasalah, tinggal satu tahap saja lagi tahap itu bukan di daerah atau di kementerian teknis perizinan,” kata Nizar.

Menurut Nizar, tahap krusial yang masih tersisa adalah persoalan lahan di kawasan latihan militer TNI AL. Pemkab Lingga, kata dia, sudah menindaklanjuti arahan Kementerian Pertahanan dengan menawarkan tiga titik koordinat alternatif pengganti lahan seluas 400 hektare.

“Kita, Pemda sudah men-trekking sesuai arahan Kemenhan melalui Pak Dirjend pada bulan Juni lalu untuk titik koordinat yang diminta ke pihak PT Tianshan, ada 3 alternatif koordinat yang baru, dan sudah diserahkan pada Pak Dirjend Kemenhan dan Bang Endipat anggota Komisi I DPR Dapil Kepri,” ungkap Nizar.

Ia menambahkan, jika kesepakatan soal pergantian lahan tercapai, maka groundbreaking proyek ini bisa segera dimulai.

Nizar juga membeberkan bahwa Tianshan kini berada dalam posisi krusial. “Tiansan Indonesia yang dipercayakan mengurus ini namanya Mr. Wu mendapat ultimatum oleh CEO PT Tianshan di Shanghai, waktu tinggal 4 bulan lagi. Kalau sampai Desember 2025 ini tidak ada kejelasan, mereka akan hengkang. Aset yang ada di Indonesia dijual dan mereka mempertimbangkan opsi pindah ke Malaysia atau memperluas pabrik di China,” ungkapnya.

Meski demikian, Bupati Lingga tetap optimis pemerintah pusat tidak akan menyia-nyiakan peluang investasi besar yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja tersebut. “Saya optimis terkait hal ini, karena harapan rakyat Indonesia khusus masyarakat Kabupaten Lingga tetaplah menjadi prioritas pemerintah pusat dalam mensejahterakan masyarakatnya,” pungkas Nizar.