Tanjungpinang, Batamnews - Dengan suara yang tegas dan penuh tekad, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memimpin rapat koordinasi penanganan banjir. Beliau duduk bersama para pimpinan Perangkat Daerah terkait di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu, 11 September 2025.

Hadir mendampingi, Wakil Wali Kota Tanjungpinang serta perwakilan dari Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan BPBD.

Lis segera menekankan pesan utamanya: banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah kawasan kota harus diatasi dengan sinergi. Menurut data Dinas PUPR, ada 48 titik genangan dan banjir yang tersebar di 22 lokasi, dengan total luas hampir 263,59 hektare. 

Baca juga: Tahun 2025, Pemkab Bintan Salurkan 38 Unit Bantuan RTLH, Wabup: Harapan Kami Tepat Sasaran

“Ini persoalan serius,” ujarnya. “Pembangunan pemukiman yang tidak diimbangi drainase ideal adalah salah satu akar masalah. Kita harus menyeimbangkan pertumbuhan kota dengan infrastruktur pengendalian banjir.”

Ia lantas memberi tugas yang jelas dan tegas kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bappeda harus memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan terintegrasi dengan mitigasi banjir. 

Dinas PUPR ditugaskan menangani aspek teknis dan normalisasi saluran. Sementara BPBD harus siaga penuh menangani dampak bila banjir benar-benar terjadi.

Lis juga menyoroti peran kunci para camat di lapangan. “Mereka harus aktif menyisir wilayahnya, mencari titik-titik yang berpotensi genangan. Pemetaan yang akurat adalah dasar untuk bertindak cepat dan tepat,” tegasnya.

Rapat itu pun menghasilkan peta jalan yang terbagi dalam tiga waktu: jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, fokusnya pada normalisasi sungai sepanjang 7,7 km, pembersihan drainase, dan peningkatan kapasitas saluran. 

Sedangkan jangka menengah akan dibangun infrastruktur strategis seperti Polder Puspandari (6,75 ha), Polder Srikaton Tahap II (2,87 ha), Polder Kampung Kolam (2,6 ha), serta Bendungan Dompak (70 ha).

Namun, semua rencana itu membutuhkan satu langkah krusial: pembebasan lahan. Lis menegaskan bahwa ini adalah prioritas. Diperkirakan, biaya yang diperlukan untuk membebaskan lahan di tiga kawasan utama—Srikaton, Kampung Kolam, dan Nibung Angus—berkisar antara Rp 12 miliar hingga Rp 74 miliar, menyesuaikan nilai NJOP masing-masing lokasi.

Baca juga: Lowongan Kerja September 2025: PT Prigrand Bintan Indonesia Butuh Staff HR Payroll

Sementara BPBD menyatakan kesiapannya. Lembaga ini berkomitmen melakukan kajian cepat dan tepat, menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) 24 jam, melakukan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat, hingga membersihkan sisa banjir dan mencari penyebab genangan. 

Berbagai peralatan seperti perahu karet, tenda pengungsi, terpal, velbed, dan paket bantuan darurat disiapkan.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Ariza, menutup rapat dengan pesan yang menguatkan. Ia mendukung semua langkah yang telah disepakati dan mendorong setiap OPD untuk segera menyusun rencana aksi yang konkret. 

“Kolaborasi adalah kuncinya. Data sudah ada di tangan. Sekarang waktunya kita bergerak dengan langkah teknis yang didukung anggaran,” pungkasnya.