Batam, Batamnews - Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Agustus 2025 berhasil dikendalikan dengan baik, menunjukkan kinerja ekonomi yang stabil. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri mengalami inflasi sebesar 0,18% secara bulanan (month to month/mtm), turun dari 0,19% pada bulan sebelumnya.

Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Kepri tercatat 2,19%, mengalami peningkatan dari 1,97% pada bulan Juli, namun angka ini masih berada dalam batas yang terkendali.

Capaian inflasi Kepri menunjukkan performa yang membanggakan dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Provinsi ini berhasil menduduki posisi keempat terendah untuk inflasi tahunan di Sumatera, hanya berada di bawah Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan, inflasi tahunan Kepri lebih rendah dibandingkan rata-rata Sumatera yang tercatat 3,04% (yoy) dan nasional sebesar 2,31% (yoy).

Di tingkat kabupaten/kota, seluruh wilayah IHK di Kepri mengalami inflasi dengan rincian Batam 0,08% (mtm), Tanjungpinang 0,26% (mtm), dan Karimun 1,03% (mtm).

Inflasi bulan Agustus terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 0,83% (mtm) dan berkontribusi 0,24% terhadap realisasi inflasi secara keseluruhan. Kenaikan harga komoditas pangan menjadi penyebab utama, terutama pada komoditas cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, buncis, kacang panjang, cabai hijau, dan rokok kretek mesin.

Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari daerah sentra pangan di tengah permintaan yang tinggi serta kendala distribusi komoditas yang masih terjadi. Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut berkontribusi dengan inflasi 0,31% (mtm), dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami inflasi 0,17% (mtm).

Meskipun beberapa kelompok komoditas mengalami kenaikan harga, tekanan inflasi berhasil diredam oleh deflasi pada Kelompok Transportasi sebesar 0,74% (mtm). Penurunan ini disebabkan oleh pemberlakuan promo tarif angkutan udara dari berbagai maskapai penerbangan dalam rangka memperingati HUT RI, yang memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat dan mobilitas ekonomi regional.

Keberhasilan pengendalian inflasi di Kepri tidak lepas dari koordinasi yang solid antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan menerapkan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

Berbagai upaya stabilisasi harga telah diimplementasikan sepanjang Agustus 2025, termasuk pelaksanaan rapat koordinasi daerah TPID dan TP2DD Provinsi Kepri, publikasi iklan layanan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi, edukasi melalui program BI Mengajar, penyaluran SPHP secara rutin, serta penyelenggaraan pasar murah dan gerakan pangan murah di Kabupaten Lingga, Karimun, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.

Memasuki September 2025, Bank Indonesia mengidentifikasi beberapa faktor yang berpotensi menjadi pendorong inflasi yang perlu diwaspadai, antara lain pergerakan harga emas perhiasan yang sejalan dengan fluktuasi harga emas global, penyesuaian harga pangan dari daerah sentra produksi, dan dampak lanjutan dari pengetatan penerapan regulasi pengiriman barang konsumsi.

Namun di sisi lain, terdapat faktor-faktor penahan inflasi yang memberikan optimisme, seperti musim panen untuk beberapa komoditas hortikultura yang akan meningkatkan pasokan, akselerasi penyaluran beras SPHP pada semester kedua 2025, dan tren penurunan harga minyak dunia yang dapat menekan biaya transportasi dan produksi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto P, menegaskan komitmen jangka panjang institusinya dalam menjaga stabilitas ekonomi regional.

"Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan Kelompok Awareness Daerah (KAD), serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%," ujarnya.