Tanjungpinang, Batamnews – Sosiolog sekaligus pengamat pembangunan masyarakat pulau di Kepulauan Riau, Suyito, Ph.D., mengingatkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad agar tidak menambah utang baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pesan ini disampaikan di tengah rencana Pemerintah Provinsi Kepri yang berencana mengajukan pinjaman ke Bank Riau Kepri Syariah untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur, di antaranya pembangunan poli di RSUD Raja Ahmad Tabib dan monumen bahasa di Pulau Penyengat.

Menurut Suyito, pembangunan infrastruktur memang penting, namun pemerintah daerah harus benar-benar memastikan bahwa proyek yang dijalankan bersifat mendesak dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga menilai langkah efisiensi yang sudah dilakukan, seperti penghentian gaji tim khusus gubernur, patut diapresiasi, tetapi tidak boleh diikuti dengan kebijakan menambah utang baru.

“Langkah efisiensi anggaran perlu diiringi dengan kebijakan fiskal yang bijak agar tidak menambah beban keuangan daerah,” ujar Suyito.

Sebelumnya, Pemprov Kepri telah menghadapi persoalan utang tunda bayar hingga Rp186 miliar. Melalui berbagai upaya, termasuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor, beban utang tersebut berhasil ditekan. Namun, Suyito menegaskan bahwa menambah pinjaman baru justru bisa menghambat upaya pemulihan fiskal yang sedang berjalan.

Selain aspek fiskal, Suyito juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Menurutnya, proyek pembangunan harus menyasar seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terpencil, bukan hanya terfokus di pusat kota.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Kepri,” tambahnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat, Suyito berharap Gubernur Ansar Ahmad mengambil keputusan bijak.

“Menghindari utang baru serta fokus pada efisiensi dan prioritas pembangunan akan membantu menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” tutupnya.