Bintan, Batamnews – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, angkat bicara terkait maraknya isu peredaran beras oplosan yang belakangan meresahkan masyarakat. Ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri tidak tinggal diam dan segera bertindak nyata untuk melindungi konsumen dari praktik curang ini.

"Jika Praktik pengoplosan beras ini ada, tentu ini bukan hanya tindakan curang yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintah. Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional," ujar Hanafi Ekra dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

Hanafi menyoroti temuan dari Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian yang menemukan 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu, mulai dari ketidaksesuaian berat kemasan, komposisi, hingga pelabelan kualitas. Menurutnya, temuan ini seharusnya menjadi alarm bagi Disperindag Kepri untuk segera bergerak cepat.

"Kami mendesak Disperindag untuk segera melakukan inspeksi mendadak ke distributor dan ritel modern di seluruh wilayah Kepri. Produk beras yang terbukti oplosan harus segera ditarik dari peredaran, dan pelakunya diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku," tegas Hanafi.

Tak hanya pemerintah daerah, Hanafi juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mengawasi distribusi beras. Ia mengimbau warga segera melapor jika menemukan kecurangan di lapangan. Ia pun meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku.

"Swasembada pangan hanya bisa terwujud jika semua pihak pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sama-sama menjaga integritas dalam tata kelola pangan. Jangan biarkan ulah segelintir oknum merusak kepercayaan kita terhadap kedaulatan pangan yang sedang kita bangun bersama," pungkas Hanafi.

Langkah tegas dan kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk membendung peredaran beras oplosan serta menjaga kualitas dan ketersediaan pangan nasional.