Batam, Batamnews – Komisi III DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat Kelurahan Tanjung Sengkuang dan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, yang sedang menghadapi krisis air bersih. Rapat yang berlangsung pada Kamis (24/7/2025) di ruang rapat Komisi III DPRD Batam tersebut menghadirkan manajemen PT Air Batam Hilir (ABH) selaku operator distribusi air, aparatur kelurahan, serta perwakilan warga terdampak.

Dalam forum itu, warga secara terbuka menyampaikan keresahan atas pasokan air bersih yang kian tidak menentu. Beberapa warga mengaku harus menunggu hingga larut malam agar air mengalir, bahkan dalam beberapa pekan terakhir, aliran air nyaris tidak muncul sama sekali.

“Warga kami yang rumahnya berada di daerah lebih tinggi sama sekali kesulitan mendapatkan air. Ini bukan hanya menyulitkan kebutuhan rumah tangga, tapi juga berdampak pada tempat ibadah dan fasilitas umum,” ujar salah satu perwakilan warga.

Kondisi ini disebut telah berlangsung cukup lama dan semakin memburuk, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat di kedua kelurahan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi, menegaskan kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan mendesak PT ABH segera mengambil langkah konkret. Salah satu solusi yang disarankan adalah pembangunan tangki atau tandon air di titik-titik strategis permukiman warga.

“Titik-titik tandon ini perlu kita sepakati dan tinjau secara teknis, agar benar-benar efektif dalam menjawab persoalan aliran air yang tidak lancar,” tegas Rudi.

Desakan untuk segera mengerjakan solusi ini juga disampaikan anggota Komisi III lainnya, Suryanto dan Siti Nurlailah. Penegasan serupa datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD, Asnawati Atiq, yang juga bermukim di Tanjung Sengkuang dan merasakan langsung dampak krisis air bersih ini.

Dalam rapat tersebut juga terungkap dugaan penyebab ketidaklancaran distribusi air, termasuk rendahnya tekanan serta debit air yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pelanggan di wilayah terdampak.

Pihak DPRD menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi PT ABH, guna memastikan hak dasar warga atas air bersih dapat terpenuhi.

RDPU ditutup dengan komitmen semua pihak untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, termasuk melakukan pemantauan lapangan guna memastikan solusi yang diambil berjalan efektif dan berkelanjutan.

Masyarakat berharap langkah konkret segera direalisasikan agar krisis air bersih yang telah lama berlangsung ini bisa segera teratasi.