Batam, Batamnews - Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,8 miliar untuk program subsidi silang biaya SPP bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2025. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang kerap kewalahan menghadapi lonjakan jumlah pendaftar setiap tahunnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menyatakan, kebijakan ini diambil sebagai bentuk terobosan untuk memastikan semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan yang layak, meskipun tidak berhasil lolos seleksi di sekolah negeri.

"Tahun ini untuk 1 semester pasca tahun ajaran baru atau 6 bulan," ungkap Tri pada Selasa (10/6/2025).

Solusi Keterbatasan Daya Tampung Sekolah Negeri

Menurut Tri, program subsidi silang ini dirancang untuk mengarahkan siswa yang gagal lolos dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa terbebani biaya. Hal ini sekaligus menjadi alternatif solusi mengingat kapasitas sekolah negeri yang terbatas.

"Setiap tahun kami menghadapi tantangan yang sama, yaitu jumlah pendaftar yang jauh melebihi daya tampung sekolah negeri. Dengan program ini, kami berharap dapat memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh siswa di Kota Batam," jelasnya.

Target dan Kriteria Penerima Bantuan

Program subsidi SPP ini menargetkan total 3.870 siswa, yang terdiri dari 2.440 siswa SD dan 1.430 siswa SMP. Namun, tidak semua siswa yang gagal masuk sekolah negeri otomatis berhak menerima bantuan ini. Hanya siswa yang memenuhi syarat tertentu yang dapat mengakses program subsidi silang tersebut.

Kriteria penerima bantuan mencakup siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tercatat sebagai penerima program bantuan pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, atau bantuan sosial sejenis.

"SD sebanyak 2.440 orang dikali 6 bulan dikali Rp 300 ribu per bulan. Untuk SMP sebanyak 1.430 orang dikali 6 bulan dikali Rp 400 ribu per bulan. Harus ada bukti resmi, seperti kepemilikan kartu penerima bantuan sosial," tegas Tri Wahyu menjelaskan rincian perhitungan anggaran.

Tahap Finalisasi dengan Pemprov Kepri

Saat ini, rencana program subsidi silang SPP masih dalam tahap finalisasi bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak tumpang tindih dengan program serupa di tingkat provinsi.

Nantinya, ketentuan teknis pelaksanaan program akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Perwako tersebut akan mengatur secara detail mulai dari mekanisme pendaftaran, verifikasi data penerima, hingga sistem penyaluran dana subsidi.

Harapan Mengurangi Tekanan Sekolah Negeri

Tri Wahyu berharap program ini dapat memberikan dampak positif ganda, yaitu membantu siswa kurang mampu mengakses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi tekanan pada daya tampung sekolah negeri.

"Kami berharap program ini bisa menjadi stimulus agar orangtua tidak ragu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, sehingga tekanan pada daya tampung sekolah negeri bisa berkurang. Dengan begitu, distribusi siswa akan lebih merata antara sekolah negeri dan swasta," tambahnya.

Program subsidi silang ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Kota Batam, karena sekolah swasta akan mendapat tambahan siswa yang memadai sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan standar pendidikan mereka.