Jakarta, Batamnews – Bupati Bintan Roby Kurniawan menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberantasan Korupsi. 

Acara berlangsung pada Jumat, 16 Mei 2025 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta.  

Dalam rakor tersebut, KPK menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan aktor kunci yang menentukan baik-buruknya tata kelola daerah, termasuk upaya pencegahan korupsi. 

Baca juga: Nurdin Basirun Ganti Partai Lagi, Ini Jejak Politiknya di Kepri

KPK berkomitmen untuk terus mendukung langkah strategis daerah dalam memperkuat pemberantasan korupsi melalui berbagai program.  

Bupati Roby menyampaikan bahwa Pemkab Bintan telah melakukan sejumlah upaya konkret, antara lain perbaikan sistem pengawasan, tata kelola pemerintahan dan keuangan, edukasi melalui sosialisasi, serta melibatkan masyarakat dalam pencegahan dini indikasi korupsi melalui media pelaporan yang mudah diakses.  

"Kami tegas menyatakan komitmen Pemkab Bintan dalam pencegahan korupsi. Berbagai program KPK seperti MCP (Monitoring Centre for Prevention) dan SPI (Survey Penilaian Integritas) kami dukung penuh," tegas Roby usai acara.  

Ia juga mengapresiasi program KPK yang telah memberikan dampak positif bagi daerah, terutama dalam memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk memerangi korupsi.  

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen antikorupsi oleh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se-Kepri. Komitmen tersebut mencakup delapan poin, salah satunya penolakan tegas terhadap gratifikasi dan suap dalam bentuk apa pun.  

Baca juga: Kejuaraan Bola Voli Batam 2025: Syarat, Jadwal, dan Cara Daftar

Pemkab Bintan telah menunjukkan keseriusannya dalam pencegahan korupsi, terbukti dengan raihan skor 91,13 dalam penilaian MCP KPK tahun 2024. 

Dari delapan area intervensi, Bintan meraih nilai tertinggi di bidang penganggaran (98,83) dan optimalisasi pajak (98,84). Bahkan, Bintan menjadi satu-satunya daerah di Kepri yang meraih nilai sempurna (100) pada area pelayanan publik dan manajemen ASN.  

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di Bintan berjalan masif dan terstruktur, sejalan dengan visi KPK menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.