Jakarta, Batamnews – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan modal awal sebesar Rp4-5 miliar untuk setiap Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang berdiri. 

Dana tersebut bersumber dari pinjaman perbankan negara (Himbara) dan pencairannya akan dilakukan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan koperasi.  

Hal ini diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, usai rapat finalisasi program di Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono.  

Baca juga: Bank Indonesia dan Pemko Batam Sinergi Wujudkan Stabilitas Harga

Menurut Budi Arie, plafon Rp4-5 miliar per koperasi akan dicairkan dalam bentuk barang, bukan tunai. 

"Misalnya, jika koperasi membutuhkan truk, bank akan membayar langsung ke dealer truk tersebut," jelasnya. Skema ini diharapkan memastikan dana digunakan secara tepat guna dan transparan.  

Saat ini, pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih sudah memasuki tahap akhir. Sebanyak 4.459 desa telah menggelar musyawarah desa khusus untuk mempersiapkan pendirian koperasi ini.  

Dalam rapat finalisasi, dijelaskan bahwa pendanaan berasal dari Himbara dengan plafon Rp4-5 miliar per koperasi. "Bank akan melakukan verifikasi secara sungguh-sungguh terhadap setiap koperasi," tegas Budi Arie.  

Kopdes/Kel Merah Putih dapat dibentuk sebagai koperasi baru, memanfaatkan koperasi yang sudah ada, atau melalui penggabungan antar-koperasi. 

Tahap pembentukan badan hukum ditargetkan selesai pada awal Juli 2025. Setelah itu, perbankan akan melakukan verifikasi kelayakan, termasuk menilai pengurus dan skema pendanaannya.  

Menkop menekankan pentingnya kredibilitas program. "Kita ingin Kopdes ini kredibel, baik dari sisi program maupun koperasinya. Makanya, kami sangat prudent (hati-hati)," ujarnya.  

Baca juga: Santoni Direksi PT BAI Dianggap Tidak Hormati DPR, Diusir dari Rapat Komisi XII

Dia memastikan Himbara telah menyiapkan sistem pemberian kredit untuk Kopdes/Kel Merah Putih, termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap pengurus. Selain itu, penggunaan APBN/APBD hanya sebagai penjamin (jaminan). 

"Selama koperasi bisa mengembalikan pinjaman, tidak akan melibatkan APBN," jelasnya.  

Budi Arie optimistis Kopdes/Kel Merah Putih berpotensi menghasilkan laba minimal Rp1 miliar per tahun sejak beroperasi. "Barang-barang kebutuhan publik harus disalurkan melalui lembaga milik publik," tegasnya.  

Koperasi ini juga diharapkan bisa masuk ke berbagai sektor bisnis pedesaan, termasuk pembangunan perumahan rakyat. Dengan demikian, Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.