Natuna, Batamnews - Pulau Natuna, yang terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, kini tengah menjadi sorotan Pemerintah Pusat sebagai wilayah strategis untuk pengembangan program transmigrasi lokal. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam pernyataannya pada Minggu, 13 April 2025.

Berbeda dari konsep transmigrasi klasik yang memindahkan masyarakat dari satu daerah ke daerah baru, program transmigrasi lokal saat ini lebih menitikberatkan pada pengembangan kawasan yang sudah ada, dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki. Untuk wilayah Natuna, potensi itu terletak pada kekayaan sektor maritim dan letaknya yang berada di garis terdepan wilayah Indonesia.

“Nanti akan ada pengembangan mulai dari Rempang, Galang sampai ke Natuna dan Lingga. Semua itu akan masuk dalam kawasan transmigrasi. Kita akan bangun kawasan terpadu dengan fokus utama di sektor maritim,” kata Iftitah.

Ia menggambarkan rencana besar pemerintah untuk menjadikan Pulau Natuna sebagai lokasi strategis sandar kapal, sementara Pulau Rempang akan difokuskan menjadi kawasan hilirisasi industri, khususnya pabrik kaca dan pemeliharaan kapal. Dengan skema tersebut, masyarakat yang hendak berlayar akan terlebih dahulu menuju Natuna, yang dapat diakses melalui transportasi udara.

“Sekarang sudah ada Nam Air atau Sriwijaya, hanya sekitar satu jam lebih. Lewat laut bisa dua hari. Tapi secara output, Natuna jauh lebih efisien dan menjanjikan,” tambahnya.

Lebih jauh, Iftitah menekankan bahwa Natuna sebagai daerah perbatasan memiliki posisi yang sangat penting secara geopolitik dan pertahanan negara. Pengembangan transmigrasi di wilayah ini disebut sebagai bagian dari strategi memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.

“Kalau kita cukup kuat di sana dan mendapatkan manfaat ekonomi, itu akan sangat memperkuat kedaulatan dan keutuhan NKRI,” tegasnya.

Sementara itu, Kementerian Transmigrasi juga tengah melanjutkan proyek besar lainnya di wilayah Kepri, yakni pengembangan Pulau Rempang sebagai Rempang Eco-City. Dalam program ini, sebanyak 2.637 kepala keluarga (KK) terdampak relokasi. Pemerintah memastikan bahwa proses relokasi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam akan membangun 1.000 unit rumah di atas lahan seluas 1.000 hektare milik BP Batam. Ini diharapkan menjadi permulaan dari pembentukan ekosistem pemukiman dan industri yang saling mendukung.

Dengan arah kebijakan ini, Natuna dan kawasan sekitarnya tak hanya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim, namun juga menjadi simbol kuat kehadiran negara di wilayah perbatasan serta bagian dari strategi jangka panjang pembangunan Indonesia dari pinggiran.