Tanjungpinang, Batamnews - Rencana pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang menuai gelombang kritik dari masyarakat, termasuk dari kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Sosiolog Politik STISIP Bunda Tanah Melayu Kepri, Suyito, yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan.

Menurut Suyito, penggunaan anggaran untuk kebutuhan fasilitas pejabat seperti mobil dinas seharusnya mengedepankan asas manfaat dan urgensi yang jelas bagi kepentingan masyarakat luas. Terlebih, saat ini pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menggalakkan semangat efisiensi dan penghematan anggaran.

“Ketika masyarakat masih berjuang dalam kesulitan ekonomi dan menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok, keputusan seperti ini bisa melukai hati publik,” ujar Suyito, Selasa, 15 April 2025.

Ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD sebagai representasi rakyat seharusnya lebih menunjukkan empati dan kepekaan sosial. Menurutnya, pengadaan mobil dinas bukan hanya soal kendaraan, melainkan simbol bagaimana wakil rakyat bersikap di tengah situasi sulit.

“Ini bukan sekadar soal mobil dinas, tapi soal bagaimana wakil rakyat menunjukkan kepeduliannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Suyito menyarankan agar anggaran yang direncanakan untuk pembelian mobil dinas dialihkan kepada program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penguatan sektor UMKM, peningkatan pelayanan kesehatan, atau bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

“Fokuslah pada penguatan UMKM, pelayanan kesehatan, atau bantuan pendidikan. Hal-hal seperti itu jauh lebih dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, keputusan yang tidak populis seperti pengadaan mobil dinas berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

“Jika memang ingin mendapatkan kembali kepercayaan publik, langkah terbaik saat ini adalah membatalkan rencana tersebut,” pungkas Suyito.

Ia menambahkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah berkaitan erat dengan kemauan masyarakat untuk membayar pajak atau retribusi. “Kalau publik merasa dana yang mereka setor hanya untuk memfasilitasi pejabat, bisa jadi kepercayaan itu menurun dan berdampak pada penerimaan daerah,” tutupnya.