Batam, Batamnews - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Suhadi, menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Kepri sepanjang 2024. 

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Kepri yang diterimanya, ia menemukan sejumlah masalah serius, salah satunya nilai tunda bayar atau hutang yang mencapai Rp282 miliar.  

Suhadi menilai kondisi tersebut tidak sehat bagi keuangan daerah dan perlu segera dievaluasi. Menurutnya, penyebab utama tunda bayar adalah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. 

Baca juga: Mudik Makin Nyaman! Posko BUMN 2025 di Batam Hadirkan Layanan Gratis dan Fasilitas Eksklusif

Namun, Pemprov Kepri dinilai kurang antisipatif dalam menakar penggunaan anggaran, sehingga berpotensi memperburuk kondisi di tahun-tahun mendatang.  

"Kinerja Pemprov harus memiliki barometer jelas, apakah target seperti peningkatan ekonomi, bantuan sosial tepat sasaran, dan penurunan kemiskinan tercapai? Begitu juga dengan proyek infrastruktur. Kami ingin tahu skala prioritas setiap program," ujar Suhadi, Sabtu, 29 Maret 2025.  

Selain tunda bayar, Komisi II DPRD Kepri juga menyoroti potensi penerimaan daerah yang belum optimal. Suhadi mencontohkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan.  

"BUMD seharusnya menjadi sumber penerimaan utama, tetapi belum ada peningkatan berarti. Perlu langkah strategis agar BUMD bisa berkontribusi lebih besar bagi kas daerah," tegasnya.  

Sebagai anggota DPRD yang baru bertugas enam bulan, Suhadi menyatakan fokus pada pengawasan anggaran. Ia masih mempelajari pengelolaan keuangan daerah, tetapi berkomitmen memastikan setiap pengeluaran memiliki manfaat jelas.  

"Penerimaan daerah cenderung stagnan, padahal banyak potensi yang belum digarap serius. Saya ingin memastikan anggaran digunakan secara efektif," tambahnya.  

Suhadi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program-program Pemprov Kepri. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang jelas dan pengelolaan anggaran yang cermat untuk mencegah tunda bayar di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  

Baca juga: Info Lengkap 889 Titik Salat Idulfitri di Batam, termasuk Masjid dan Lapangan

"Masyarakat berhak tahu program apa saja yang dijalankan dan bagaimana prioritasnya. Transparansi mutlak diperlukan," imbuhnya.  

Ia menegaskan tiga poin krusial yang harus menjadi perhatian Pemprov Kepri:  
1. Skala prioritas program yang jelas,  
2. Penanganan tunda bayar,  
3. Optimalisasi penerimaan daerah.  

"Pemprov harus segera mengambil langkah konkret agar pembangunan di Kepri berjalan lebih efektif dan efisien," pungkas Suhadi.