Tanjungpinang, Batamnews – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, tercatat sebagai wali kota terkaya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 28 Maret 2024 (Periodik 2023). 

Total kekayaan yang dimilikinya mencapai Rp7.547.131.622. Kekayaan tersebut didominasi oleh aset tanah dan bangunan senilai Rp6.000.000.000, alat transportasi dan mesin sebesar Rp300.000.000, serta harta bergerak lainnya senilai Rp388.000.000. 

Selain itu, Lis Darmansyah juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp801.000.000. Menariknya, mantan anggota DPRD Kepri ini tidak memiliki hutang sama sekali.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Rp 47 Miliar Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Karimun, Kepri

Sementara itu, posisi kepala daerah terkaya di Kepri diduduki oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dengan total kekayaan mencapai Rp8.653.113.833 (LHKPN 23 Januari 2025, Periodik 2024). 

Ansar, yang saat ini menjabat periode kedua sebagai Gubernur Kepri, memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp8.000.000.000, alat transportasi dan mesin sebesar Rp200.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp519.000.000. 

Namun, berbeda dengan Lis Darmansyah, Ansar Ahmad tercatat memiliki hutang sebesar Rp528.000.000.

Di posisi kedua wali kota terkaya di Kepri, ditempati oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Total kekayaan Amsakar mencapai Rp5.829.583.118 (LHKPN 14 Januari 2025, Periodik 2024). 

Kekayaannya didominasi oleh tanah dan bangunan senilai Rp4.500.000.000, alat transportasi dan mesin sebesar Rp57.000.000, serta harta bergerak lainnya senilai Rp99.500.000. 

Baca juga: Muhammad Nizar Jadi Bupati Terkaya Kedua di Kepri, Anak Gubernur Kepri Puncaki Peringkat Pertama

Amsakar juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1.100.000.000. Sama seperti Lis Darmansyah, Amsakar tidak memiliki hutang.

Data kekayaan para kepala daerah ini bersumber dari LHKPN, dengan periode pelaporan yang bervariasi sesuai dengan tanggal pelaporan masing-masing pejabat. Aset properti, terutama tanah dan bangunan, menjadi komponen utama yang mendominasi kekayaan para kepala daerah di Kepri. 

Laporan ini memberikan gambaran transparansi kekayaan para pejabat publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dalam mengawasi kinerja dan integritas para pemimpin daerah.